Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD amat serius menyikapi masalah krisis iklim. Jika terpilih pada Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud bakal menghadirkan Duta Besar khusus Krisis Iklim.
Menurut Ganjar, Indonesia harus terlibat aktif dalam perkembangan zaman. Indonesia juga tidak boleh gagap dalam menghadapi isu-isu besar yang sedang dibicarakan dan menjadi persoalan global, termasuk terkait krisis iklim.
"Kita butuh Duta Besar Siber dan Duta Besar krisis iklim," tegas Ganjar, dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1) malam.
Pada kesempatan lain, Ganjar mengungkapkan, isu perubahan iklim belum banyak dipahami oleh masyarakat. Ganjar-Mahfud meyakini, pendidikan merupakan solusi utama untuk mengatasi problem tersebut.
Atas dasar itulah, Ganjar-Mahfud bakal memasukkan materi tentang perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal tersebut demi peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim dengan
“Caranya melalui pendidikan, tidak ada yang lain. Bisa kita titipkan kepada kurikulum guru-guru mengenai isu perubahan iklim. Supaya anak-anak muda peduli pada isu itu (perubahan iklim),” jelas Ganjar.
Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu juga menyoroti peran penting para tokoh dalam menyosialisasikan isu tersebut. Dia berpendapat bahwa para tokoh adat, agama, dan penggiat lingkungan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim.
"Umpama kita bicara soal energi panel, oh ini energi lebih hemat atau kita bicara soal transisi energi soal sistem transportasi yang menggunakan baterai, sehingga emisi bisa dikurangi," kata Ganjar.
Menanggapi ide tersebut, Senior Fellow CSIS Rizal Sukma mengatakan, krisis iklim merupakan isu kompleks. Alasannya, isu tersebut bersifat lintas batas hingga lintas spektrum.
"Komitmen negara-negara di dunia menjadi penting untuk mengatasi dan memitigasi dampak dari krisis iklim tersebut," terang Rizal.
Indonesia telah berkomitmen dalam menurunkan emisi karbon nasional. Target yang dipatok Indonesia terbilang cukup optimis, yakni tercapainya Net Zero Emission 2030 lebih cepat dari 2060.
Sebagai tindak lanjut terhadap pemenuhan komitmen tersebut, Indonesia akan menunjuk Duta Besar khusus Krisis Iklim. Dubes khusus Krisis Iklim bertugas untuk memperjuangkan kepentingan negara dalam isu transisi energi dan perubahan iklim di forum global, regional, maupun bilateral.
"Duta besar krisis iklim juga bertugas menjajaki potensi kerja sama dengan mitra internasional untuk penanganan masalah iklim," imbuh Rizal.
