Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan politik luar negeri Indonesia bukanlah kebijakan transaksional.
Dia menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia selama ini dijalankan untuk kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia.
"Politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional," katanya, saat Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
Adapun Retno menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia juga dijalankan di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian.
"Menyikapi dinamika tersebut politik luar negeri Indonesia dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi," ujarnya.
Lebih lanjut, Menlu mengatakan bahwa diplomasi Indonesia dijalankan secara terukur (well-measured), diperhitungkan dengan baik (well-calculated), berorientasi pada tindakan (action-oriented) dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Baca Juga
"Namun di saat yang sama kita terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan," tambahnya.
Pernyataan Menlu RI tersebut seakan menyanggah pernyataan dari salah satu calon presiden (capres) RI yang sebelumnya mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia selama ini dijalankan secara transaksional.
Berdasarkan catatan Bisnis, capres nomor urut 01 Anies Baswedan sempat menyampaikan bahwa pola diplomasi Indonesia masih cenderung bersifat transaksional, alih-alih untuk pemenuhan tanggung jawab sebagai warga dunia.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam agenda yang dihelat Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada akhir tahun lalu. Selain Anies, dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, pada hari yang berbeda menyampaikan idenya tentang politik luar negeri di hadapan audiens, termasuk para duta besar negara sahabat.
“Jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma, dari yang lebih transaksional, dari yang lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung, menjadi sesuatu yang value-based [berdasarkan nilai] dan smart power [kekuatan cerdas],” papar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dalam kesempatan itu, Anies ingin membangkitkan kembali visi politik yang sama seperti di masa lalu, karena kebijakan luar negeri RI masih dianggap transaksional tersebut.
Dia menyarankan agar Indonesia lebih berpartisipasi aktif dalam forum-forum dunia dan dalam upaya kemanusiaan, tanpa bertanya keuntungannya untuk negara.
