Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden koalisi perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjabarkan beberapa gagasan yang akan mereka bawa pada kontestasi Pilpres 2024.
Gagasan tersebut tecantum dalam visi misi Anies dan Cak Imin dengan judul “Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”. Dalam visi misi tersebut, korupsi dan demokrasi menjadi salah satu poin paslon nomor urut 1 ini.
Menariknya, bahasa yang digunakan Anies-Cak Imin dalam visi misinya adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi tanpa pandang bulu, hingga menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Adapun, misi Anies-Cak Imin tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi termuat dalam agenda ke-8 yang terdiri dari enam poin.
Pertama, Anies dan Cak Imin ingin sistem hukum yang adil dan mengayomi, penekanan paslon ini antara lain menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik.
“Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM,” dikutip dari Visi dan Misi Amin.
Baca Juga
Kedua, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satunya menekankan tentang peningkatan indeks persepsi korupsi dan mengupayakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ketiga, birokrasi yang profesional dan melayani. Dimana dalam poin ini pasangan Amin ingin Menyederhanakan sistem akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Selain itu, mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, serta melanjutkan program Open Government Indonesia (OGI),” tulis Visi Misi tersebut.
Keempat, pasangan Amin memiliki misi untuk memparipurnakan otonomi daerah dengan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur potensinya.
Kelima, Anies dan Cak Imin juga memiliki misi tentang lembaga Polri. Salah satu fokusnya adalah memberantas judi online, pinjaman online ilegal, narkoba, hingga kejahatan lain yang merusak generasi muda.
Terakhir, pasangan yang diusung oleh NasDem, PKB, dan PKS ini ingin demokrasi dan kedaulatan rakyat, keduanya memasukkan materi tentang netralitas penyelenggara pemilu.
