Strategi Anies Baswedan atasi stunting
Berbeda dengan Prabowo yang akan memberikan makan siang dan susu gratis, Anies Baswedan memiliki strateginya sendiri.
Menurutnya, stunting merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap mata. Sebab urutan penanganan stunting itu dimulai dari calon ibu.
"Gini-gini, menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil," kata Anies dalam acara 'Desak Anies' di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023).
Ada tiga zat yang harus dipenuhi oleh calon ibu sebelum memutuskan untuk hamil yakni zat besi, yodium dan asam folat.
"Jadi sebelum ibu hamil, kesehatan seorang calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Dan calon ibu itu membutuhkan zat besi, zat besi dapatnya dari daging dan makanan."
"Kedua adalah yodium dan yang ketiga adalah asam folat yang didapatkan dari tanaman," ujarnya.
Baca Juga
Mengacu pada masalah ini, Anies mengatakan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jakarta sudah membuat program bernama BAGIMU.
"Kemudian dipastikan, kami membuat nama programnya di Jakarta itu ada program BAGIMU, bahagiakan anak, berikan gizi yang cukup dan stimulasi anak," tambah Anies.
Capres nomor urut 1 tersebut kemudian mengatakan bahwa yang harus dipikirkan dalam mengatasi stunting itu bukan hanya gizi tapi juga kebahagiaan dan stimulasi.
Jadi pemerintah bukan hanya mengurusi masalah gizi akan tetapi juga rasa bahagia dan stimulasi kepada ibu, bayi dan calon ibu.
"Jadi stunting itu tidak hanya gizi, tapi juga berikan kebahagiaan dan stimulasi. Dari situ, anak akan tumbuh dengan baik. Itu yang akan kita kerjakan," katanya.
Nantinya, Anies akan meminta PKK untuk turut aktif menangani ibu rumah tangga di wilayahnya masing-masing.
"Pertama ada PKK yaitu dasawisma. Dasawisma adalah ketua PKK yang satu orang menangani 10 rumah. 10 keluarga ini dipantau, kemudian diberikan pemberitahuan gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini," ujar Anies.
"Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakan oleh civil society atau PKK," ia menambahkan.
