Bisnis.com, JAKARTA - Tiga calon presiden (capres) Indonesia sudah mengutarakan kebijakan luar negerinya jika memenangi Pemilu 2024.
Paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mendapatkan nomor urut 1 mengatakan bahwa ingin membangkitkan kembali visi politik yang sama seperti di masa lalu, karena kebijakan politik luar negeri RI selama ini masih dianggap transaksional.
Saat ini, banyak yang menganggap kebijakan luar negeri kita masih transaksional. Kita hanya bergerak ketika menguntungkan Indonesia dalam hal investasi atau perdagangan, bukan karena tanggung jawab kita sebagai warga dunia,” katanya, di acara CSIS.
Menurutnya, Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam forum-forum dunia dan upaya kemanusiaan tanpa bertanya keuntungannya.
Sementara itu, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan nomor urut 2 menyatakan bahwa ingin melaksanakan politik 'tetangga baik' atau 'good neighbour policy', baik dalam lingkup kawasan maupun global.
Dia menjelaskan ingin menghasilkan suasana perdamaian, yang pada akhirnya akan bermuara pada suasana saling menguntungkan dari segi ekonomi.
Baca Juga
Selajutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan nomor urut 3, jika terpilih menjadi presiden, maka akan melanjutkan proyek-proyek besar yang dimulai di masa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dia juga akan meningkatkan kekuatan paspor Indonesia yang saat ini memungkinkan pemegangnya masuk bebas visa ke 75 destinasi, menjadi 120 destinasi.
Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami menanggapi kebijakan politik luar negeri dari ketiga capres tersebut.
Menurutnya, dampak positifnya adalah strategi kebijakan luar negeri Indonesia dari masing-masing capres akan menjadi informasi penting bagi kiprah dan relasi Indonesia dengan dunia internasional ke depannya. Hal apa saja yang menjadi orientasi baik dari sisi nilai maupun praktik.
"Dalam menjalin relasi dengan negara lain, Anies akan mendasari pada nilai-nilai yang sifatnya tidak transaksional, sementara mungkin Prabowo dan Ganjar masih mendasarkan pada pragmatisme untuk kepentingan ekonomi," katanya, saat dihubungi Bisnis, Kamis (16/11/2023).
Dia menekankan bahwa dasar untuk menjalin relasi dan berkiprah di dunia internasional tentu saja tidak selalu ada hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga bagian dari 'good global citizenship'.
"Visi Indonesia perlu lebih aktif lagi di kancah internasional sebagai bagian dari warga dunia dan diversifikasi negara mitra yang ditawarkan, Anies nampaknya menjadi jalan bagi upaya memajukan Indonesia," lanjutnya.
Selanjutnya, dia mengungkap dampak negatifnya yaitu adanya perbedaan akan persepsi ancaman bagi Indonesia, sehingga posisi negara-negara akan dipandang secara berbeda.
"Misal, Ganjar nampaknya masih akan menempatkan China dalam posisi penting sebagai mitra. Prabowo mungkin akan lebih ke Amerika Serikat atau US. Sementara Anies akan mulai melirik Eropa dan negara-negara Afrika," ujarnya.
Dia mengatakan perlunya melihat visi yang relevan dari ketiga capres dengan peningkatan kiprah Indonesia di ranah global.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa visi yang relevan tersebut tidak hanya soal diversifikasi oleh mitra.
"Tapi juga adanya identifikasi atas hard power dan soft power Indonesia yang bisa kita kapitalisasi untuk pemajuan kepentingan nasional termasuk dalam konteks kebijakan luar negeri," ucapnya.
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki hard power dan soft power. Hard power maksudnya adalah memiliki material power seperti kekuatan militer dan ekonomi yang menjadi modal, sedangkan soft power Indonesia adalah nilai-nilai demokrasi yang masih terus dipertahankan.
"Posisi sebagai middle power yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan banyak negara secara lebih pro aktif," katanya.
Kemudian dia menjelaskan bahwa visi yang paling relevan untuk Indonesia berkancah di dunia internasional adalah berinteraksi dengan lebih banyak negara.
"Karena kita punya national modalities (yang term oleh Anies adalah soft power dan hard power) untuk bargaining power dengan negara lain untuk bargaining position dengan negara lain," tambahnya.
Seperti diketahui, tiga capres mengutarakan kebijakan politik luar negerinya menjelang pemilu 2024 di Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, pekan lalu.
Ketiga capres mengungkap kebijakan politik luar negerinya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024. Ketiganya tampil di CSIS secara berurutan di hari yang berbeda.
