Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum lama bersantap siang bersama tiga calon presiden (capres) yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden (pilpres) 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/10/2023)
Presiden asal Surakarta itu mengatakan bahwa dalam agenda makan siang itu, dirinya memberi pesan agar menjaga suhu politik dan iklim demokrasi di Tanah Air.
“Bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar perbedaan politik perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar, jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama yang dibawa di daerah masih ribut-ribut, ini yang perlu kita jaga bersama-sama,” katanya di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Mantan Gubernur DKI itu meyakin bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sudah makin berkualitas, mengingat masyarakat juga makin bijak dalam memilih dan dewasa dalam bersikap terhadap politik di Tanah Air. Presiden Ke-7 RI itu berharap agar pelaksanaan pemilu ke depan menjadi pesta bagi masyarakat,
“Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpresta itu bersukacita bukan kekhawatiran bukan keresahan bukan kerisauan yang hadir tetapi kegembiraan dan sukacita,” tandas Jokowi.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya secara bersama-sama dengan lembaga dan pihak terkait untuk harapan besar bahwa pemilu dapat menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan dan ide gagasan taktis, serta solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan Negara.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lukito pun memerinci sejak 11 tahun DKPP berdiri, lembaga itu telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu serta dari jumlah tersebut DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu.
Kemudian, sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan sebanyak 4.400 diberikan rehabilitasi. Mengingat, kata Heddy, DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu
Tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir yang mengartikan hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP.
“Dari jumlah pengaduan tersebut yang baru diputus oleh DKPP 109 orang dengan jumlah teradu 431 dan sudah diberikan sanksi 10 teradu berupa pemberhentian tetap 6 teradu berupa pemberhentian dari jabatan, kemudian 170 mendapat sanksi peringatan, 235 di rehabilitasi dalam pengaduan tidak terbukti untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu,” rinci Heddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
