Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Ungkit Lagi 'Utang' Jokowi di Pilkada Solo dan Medan

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak terima apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disamakan dengan Presiden Jokowi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju. JIBI/Bisnis- Akbar Evandio
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju. JIBI/Bisnis- Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak terima apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disamakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggengan politik dinasti.

Djarot mengakui, Megawati merupakan putri dari Presiden Pertama Soekarno atau Bung Karno. Meski demikian, menurutnya, Megawati menjadi ketua umum partai hingga presiden melalui proses dari bawah dan bukan ketika Bung Karno berkuasa.

"Beliau melalui proses penggemblengan politik dalam dari bawah dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun. Bu Mega itu masuk PDI itu tahun '86 sebagai anggota DPR. Dulu sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah, beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," jelas Djarot dalam diskusi Ganjar Center di Gedung CM, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Begitu juga dengan putri dari Megawati, Puan Maharani. Djarot berpendapat Puan berada di posisi sekarang lewat proses kaderisasi yang berjenjang.

"Mbak Puan dicalonkan sebagai ketua DPR RI itu ketika Bu Mega bukan presiden, tidak lagi berkuasa, ya kan? Jadi itu by process [melalui proses] juga. Di DPR RI suaranya terbanyak sehingga ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga ya," ungkapnya.

Dia kemudian membandingkan dengan Jokowi. Djarot mengungkapkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, naik menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto ketika ayahnya masih orang nomor satu di Indonesia.

"Sekarang ini di masyarakat berkembang, 'Ini Pak Jokowi bangun dinasti.' Ya, ketika dia berkuasa loh ya, ketika dia berkuasa. Betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, boleh semuanya. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya," ungkapnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini pun menjelaskan, padahal PDIP sudah membantu Gibran maju menjadi wali kota Solo. Menurutnya, Jokowi yang meminta agar Gibran diizinkan maju.

"Saya buka saja di sini, itu Mas Gibran menjadi wali kota karena memang Pak Jokowi kader partai. Ketika menginginkan anaknya untuk maju, 'Izin Maju' ya tentu dibantu. Bukan hanya anaknya, menantunya juga [Bobby Nasution]," ungkap Djarot.

Meski demikian, lanjutnya, Gibran tidak sabar menjalankan proses. Padahal, dia mengatakan Gibran berpotensi diusung oleh PDIP di level gubernur namun akhirnya memilih jalan pintas dan langsung menjadi cawapres.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper