Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di titik nadir. Pendukung kedua belah pihak 'saling serang' usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
PDIP adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode. Pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Meski demikian, kini putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar-Mahfud, yaitu Prabowo. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan mengaku pihaknya merasa kecewa karena seakan Jokowi sekeluarga meninggalkan PDIP.
"Kami begitu mencintai dan memberikan previlege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," kata Hasto melalui siaran pers, Minggu (29/10/2023).
Lalu, apa saja ‘serangan PDIP’ ke Jokowi usai Gibran jadi cawapres Ganjar? Berikut setidaknya tiga di antaranya.
Kritik Kebijakan
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang selama hampir 10 tahun terakhir belum bisa mengatasi masalah ketergantungan impor baik bidang pangan hingga energi.
Baca Juga
Said menyatakan pihaknya menyambut baik dua kebijakan perumahan terbaru perumahan Jokowi. Pertama, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tanggung oleh pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai Rp2 miliar ke bawah selama rentang November - 2023 sampai Juni 2024.
Kedua, kebijakan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4 juta hingga 2024. Meski demikian, PDIP menganggap program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat.
Said meyakini masalah fundamental negara ini yaitu kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain. Selain itu, ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional.
"Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya," jelas Said dalam siaran persnya, Rabu (25/10/2023).
Dia mencontohkan, saat muncul perang Rusia-Ukraina, Indonesia terancam susah mendapatkan pasokan minyak hingga pangan, ditambah harga pangan yang mahal imbas kenaikan kurs dolar AS.
Dia menambahkan, akibat kekeringan selama Agustus-September 2023 harga beras melonjak hingga 27%. Akibatnya, terjadi inflasi beras mencapai 5,6% yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Isu Jokowi Minta Perpanjangan Jabatan
Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hasto menjelaskan, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi. 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya bertemu menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai, yang menyuarakan itu [perpanjangan jabatan presiden 3 periode], saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu," ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Dia bahkan berani mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Hasto mengaku mendapatkan informasi dari pihak yang bisa dipercaya, bahwa Pak Lurah merupakan orang yang memang ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu ada. Ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," jelasnya.
Tekanan Usungan Gibran
Hasto juga menyebut pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto merupakan political disobedience atau pembangkangan politik karena adanya unsur pemaksaan.
Hasto menilai pencalonan Gibran di luar keputusan partainya. Selain itu, dia mengklaim adanya tekanan dari pihak penguasa untuk mencalon duet Prabowo-Gibran.
"Ke semuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (29/10/2023).
Salah satu partai pendukung duet Prabowo-Gibran, Partai Amanat Nasional (PAN) membantah adanya tekanan dari penguasa. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya tidak terlalu ambil pusing soal rumor tersebut.
"Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM [Koalisi Indonesia Maju] tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin saja," ujar Yoga saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).
Dia mengaku, pemilih Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo disepakati melalui musyawarah oleh semua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, Gelora, dan PSI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
