Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan sejumlah pekerjaan dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) stagnan bahkan turun peringkat, begitupula dengan indeks demokrasi di Indonesia juga mengalami stagnasi.
Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, yang menyingkirkan sejumlah penyidik senior lembaga antikorupsi, menjadi dua indikator lemahnya komitmen pemberantasan korupsi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Indikator lain yang patut disorot adalah stagnasi Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia. Indeks persepsi korupsi adalah sebuah penilaian indikator korupsi suatu negara yang dilakukan oleh Transparency International.
Semakin tinggi skor CPI, makin tinggi pula komitmen negara untuk memberantas korupsi dan menciptakan good governance. Sementara semakin rendah skor CPI, maka dipastikan komitmen untuk mewujudkan good governance, termasuk dalam pemberantasan korupsi, patut dipertanyakan.
Adapun, skor CPI Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 34/100 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya yakni 38/100. Sementara itu, dalam kehidupan demokrasi, Economist Intelligence Unit (EIU) masih mengkategorikan Indonesia sebagai penyandang status 'demokrasi cacat'.
Seluruh capaian pemerintahan Presiden Jokowi itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun penerusnya kelak termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres.
Baca Juga
Saat ini ada tiga poros koalisi atau kerja sama politik yang telah terbentuk berdasarkan paslon capres dan cawapres. Pertama, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kedua koalisi pendukung Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Ketiga, koalisi yang mendukung Prabowo dan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.
Lantas bagaimana visi misi ketiga paslon itu dalam pemberantasan korupsi dan demokrasi?
1. Anies-Cak Imin
Korupsi dan demokrasi menjadi salah satu poin dalam visi misi paslon ini. Menariknya, bahasa yang digunakan Anies-Cak Imin dalam visi misinya adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakan hukum dan hak asasi manusia, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, hingga menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Misi Anies-Cak Imin tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi termuat dalam agenda ke 8 yang terdiri dari enam poin. Pertama, sistem hukum yang adil dan mengayomi, penekanan paslon ini antara lain menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik.
Kedua, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satunya menekankan tentang peningkatan indeks persepsi korupsi dan mengupayakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketiga, birokrasi yang profesional dan melayani. Keempat, misi untuk memparipurnakan otonomi daerah dengan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur potensinya.
Kelima, Anies dan Cak Imin juga memiliki misi tentang lembaga Polri. Salah satu fokusnya adalah memberantas judi online, pinjaman online ilegal, narkoba, hingga kejahatan lain yang merusak generasi muda. Keenam, demokrasi dan kedaulatan rakyat, Anies dan Cak Imin memasukkan materi tentang netralitas penyelenggara Pemilu.
2. Ganjar dan Mahfud MD
Paslon Ganjar dan Mahfud MD juga memiliki program yang cukup detail mengenai demokrasi dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks demokrasi, pasangan ini memiliki misi untuk demokrasi substantif yang lebih menekankan tentang kebebasan sipil dan menyinggung tentang kebebasan pers atau media.
Ganjar dan Mahfud juga berkomitmen untuk mewujudkan good governance dan transparansi birokrasi. Salah satunya dengan mereplikasi format pelaporan yang sudah ada di Jawa Tengah yakni dengan penyampaian informasi langsung ke presiden dengan Lapor Presiden. Dulu di Jawa Tengah, Ganjar memiliki Lapor Gub.
Di bidang hukum, Ganjar menekankan tentang untuk hukum adil untuk semua kalangan. Pengamanan aset koruptor menjadi salah satu konsentrasi pasangan ini. Ganjar-Mahfud juga menekankan tentang pentingnya sinergi aparat penegak hukm dalam melakukan pemberantasan korupsi. Peningkatan kesejahteraan polisi juga menjadi program utama Ganjar Mahfud.
Yang menarik dari visi misi Ganjar dan Mahfud adalah materi tentang keadilan restoratif.
3. Prabowo-Gibran
Pasangan Prabowo Gibran juga membawa isu demokrasi dan penegakan hukum dalam visi misinya jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Bedanya dengan dua paslon lainnya, paslon Prabowo-Gibran menghadirkan materi tentang demokrasi dan penegakan hukum dalam misi yang berbeda.
Misi tentang demokrasi terdapat dalam Asta Cita 1 yang di dalamnya terdapat tentang memperkokoh ideologi Pancasila hingga menjamin kemerdekaan berkumpul, berserikat bagi semua warga negara. Paslon Prabowo-Gibran juga berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara itu, materi tentang polisik penegakan hukum terdapat dalam misi Asta Cita 7. Di bidang politik Prabowo dan Gibran memiliki sejumlah misi unggulan misalnya penjaminan hak konstitusional warga negara hingga membangun Single Identity Number (SIN) guna mencegah identitas penduduk ganda maupun persoalan NIK ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu.
Di bidang hukum, sinergitas aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi isu utama. Prabowo dan Gibran juga akan menjadikan KPK sebagai center of excellence pemberantasan korupsi.
