Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta media massa turut andil mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam ajang Pilpres 2024.
Belakangan menguat kekhawatiran penyalahgunaan fasilitas negara untuk menguntungkan salah satu capres-cawapres pada Pilpres 2024. Terutama usai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Puan menyatakan bahwa media punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pilpres agar tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara oleh pemegang kekuasaan.
"Jadi saya minta kepada seluruh media untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang ini bisa berjalan jujur, adil, gembira kemudian enggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon," ujar Puan di Gedung HighEnd, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Di samping itu, ketua DPR RI ini meyakini Jokowi tidak akan memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan Gibran dalam ajang Pilpres 2024. Apalagi, lanjutnya, Jokowi sudah menyatakan mendukung semua pasangan capres-cawapres yang maju.
"Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia, dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut," jelas Puan.
Baca Juga
Sebelumnya, Jokowi memang sudah menyatakan dukung semua capres. Menurutnya, ketidakberpihakan itu demi negara dan bangsa.
"Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," ucapnya usai acara Hari Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur, seperti disiarkan YouTube Setpres, Minggu (22/10/2023).
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Rommy mengingatkan Gibran merupakan putra sulung Jokowi.
Oleh sebab itu, dia meyakini besar kemungkinan Jokowi akan mendukung Gibran dalam Pilpres 2024 sehingga muncul potensi penyalahgunaan alat pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Baik itu 271 Pj. kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun penyelenggara pemilu [harus diawasi]. Khusus untuk penyelenggara pemilu, ini harus sangat dicermat keberpihakannya," ungkap Rommy dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).
