Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPU dan PBNU Teken Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Pemilu

KPU dan PBNU menandatangani nota kesepahaman sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu.
Warga mencari namanya pada papan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Balai Desa Muntung, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.
Warga mencari namanya pada papan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Balai Desa Muntung, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Jumat (13/10/2023).

Nota kesepahaman itu diteken oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Kerja sama ini berlaku dalam lingkup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai wilayah di Indonesia untuk 2024.

“Nadlatul Ulama merasa ikut bertanggung jawab bagi terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sukses. Pendidikan politik bagi warga telah dilaksanakan NU, kesepakatan ini jadi sinergi antara yang diupayakan NU dengan agenda KPU,” kata Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya, dikutip dari YouTube KPU RI pada Jumat (13/10/2023).

Ke depannya, PBNU dan KPU dapat berkolaborasi dalam penyelenggaraan bermacam bentuk kegiatan, utamanya dalam kegiatan pendidikan pemilih dalam pemilu.

Kerja sama itu juga mendasari kegiatan sosialisasi bermacam aturan dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.

“Kepentingan Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara, tidak lebih, tidak kurang. Konstruksi politik dari waktu ke waktu itu dibangun di atas Pemilu, kepercayaan rakyat kepada sistem politik juga tergantung pada kepercayaan kepada sistem pemilu,” lanjutnya.

Sementara itu, Hasyim memandang bahwa kerja sama ini sebagai bentuk dukungan NU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menggarisbawahi bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia turut mencerminkan kondisi rakyat yang kompatibel dengan sistem demokrasi.

“Kalau demokrasi elektoral di dunia ini berbasis jumlah populasi terbesar, maka Indonesia ini adalah negara yang mempraktikkan demokrasi elektoral ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Melalui NU, menurutnya, kontribusi umat Islam cukup besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dan dalam konteks demokrasi global.

Pihaknya berharap agar NU terus bisa memberikan kontribusi besar bagi demokrasi, khususnya menjelang Pemilu yang dilangsungkan tahun depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper