Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berapa Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung? Ini Jawaban Jokowi

Jokowi mengatakan bahwa tarif yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/10/2023), mengatakan bahwa tarif yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan berkisar Rp250.000—Rp300.000. JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/10/2023), mengatakan bahwa tarif yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan berkisar Rp250.000—Rp300.000. JIBI/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tarif yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan berkisar Rp250.000—Rp300.000.

Hal ini disampaikannya usai melakukan peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Padalarang, Senin (2/10/2023).

“Tarif nanti segera kami putuskan, tetapi kurang lebih antara Rp250.000—Rp350.000 kurang lebih. Namun, ini kami perpanjang untuk gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan,” ucapnya kepada wartawan.

Apalagi, dia menyebut hingga saat ini prioritas pemerintah bukanlah untuk mengejar untung rugi atau break even point (BEP) yang merupakan titik seimbang dari hasil perhitungan pendapatan yang dihasilkan dengan modal yang perusahaan keluarkan.

Kepala Negara mengaku bahwa dengan tarif gratis hingga pertengahan Oktober dapat membuat masyarakat mau menjajal fasilitas kereta dengan kecepatan maksimal 350 kilometer (km) per jam itu.

“Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik dan cepat karena fungsi transportasi massal itu di situ. Bukan untung dan rugi,” katanya.

Dia melanjutkan bahwa selama ini pemerintah sangat mendorong adaptasi masyarakat terhadap transportasi massal. Misalnya, subsidi untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dari pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta mencapai Rp800 miliar untuk rute fase pertama.

Menurutnya, subsidi untuk kebutuhan transformasi merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan menghadirkan transportasi masal sehingga meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi.

“Di semua Negara seperti itu. LRT coba dicek. Hanya memang kita punya skema yang berbeda-beda. Misalnya, MRT dengan Jepang, pendanaan juga dari Jepang, konstruksi Jepang. LRT semuanya dari dalam negeri yaitu dari INKA, WIKA, Kereta Cepat beda lagi skemanya [dari China],” tandas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper