Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengamandemen konstitusi untuk mempercepat produksi senjata nuklir dengan tujuan mencegah provokasi Amerika Serikat (AS), Kamis (28/9/2023).
Menurut kantor berita Korut KCNA, Majelis Rakyat Tertinggi Korut dengan suara bulat mengadopsi revisi aturan tersebut demi pengembangan nuklir untuk menjamin hak untuk hidup dan untuk mencegah perang.
“Kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Republik Rakyat Demokratik Korea telah dijadikan permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun,” kata Kim di depan parlemen, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Kamis (28/9/2023).
Dia kemudian menekankan perlunya mendorong upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mengembangkan sarana nuklir, termasuk pengerahan dalam berbagai bentuk.
Secara spesifik, dirinya kemudian mengatakan latihan militer dan penempatan aset-aset strategis AS di sekitar wilayah Korut merupakan bentuk provokasi ekstrem.
Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa revisi konstitusi tersebut menunjukkan keinginan kuat Korut untuk tidak membatalkan program nuklirnya.
Baca Juga
“Kami sekali lagi menekankan bahwa Korea Utara akan menghadapi akhir dari rezimnya jika mereka menggunakan senjata nuklir,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Senada, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menyebut bahwa pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara telah menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keselamatan Jepang, serta komunitas internasional.
“Ini tidak dapat ditoleransi," katanya.
Adapun amandemen tersebut dilakukan setahun setelah Korut menetapkan hak untuk menggunakan serangan nuklir preventif sebagai perlindungan diri, sebuah langkah yang menurut Kim akan membuat status nuklir Korut “tidak dapat diubah”.
Kim mendesak pejabatnya untuk lebih meningkatkan solidaritas dengan negara-negara yang menentang AS, dan mengecam kerja sama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang sebagai “NATO versi Asia”.
“Ini adalah ancaman yang paling buruk, bukan ancaman retorika atau entitas khayalan,” ujarnya.
Beberapa analis mengatakan bahwa amandemen konstitusi ini adalah sebuah langkah simbolis dari niat Korut untuk memiliki kekuatan nuklir permanen.
“Perang Dingin baru di kawasan Asia Timur Laut dan ketegangan militer di Semenanjung Korea akan meningkat,” kata Yang Moo-jin, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
Kim baru saja kembali dari Rusia pada pekan lalu, usai bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dalam kesepakatan peningkatan kerja sama militer dan ekonomi.
Para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatiran bahwa Korut mungkin sedang mencari bantuan teknologi untuk program nuklir dan rudalnya, sementara Rusia disebut mencoba memperoleh amunisi untuk perang dengan Ukraina.
