Bisnis.com, JAKARTA - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kepemilikan data intelijen partai politik (parpol) merupakan ancaman serius terhadap demokrasi.
Menurutnya, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai gerak-gerik parpol, karena mestinya digunakan untuk kepentingan keamanan negara.
“Penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sangat sensitif, karena seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu. Menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).
Dia mengungkap bahwa Presiden seharusnya netral dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi.
Hal ini didukung oleh survei terbaru Voxpol per 2 Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa sebanyak 77,3 persen masyarakat mendukung netralitas Presiden selaku kepala negara dalam proses Pilpres 2024.
Dalam data lain, Voxpol juga menemukan bahwa 59 persen masyarakat tidak setuju dan sangat tidak setuju apabila Jokowi cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024, sementara 51,4 persen masyarakat meyakini bahwa keterlibatan Jokowi dapat mempengaruhi hasil pemilhan.
Baca Juga
“Ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pemimpin gunakan informasi intelijen untuk politik. Ini merusak kepercayaan publik [trust building] dan melemahkan fondasi demokrasi,” lanjutnya.
Penyalahgunaan data intelijen bukanlah masalah sepele, sambung Pangi, dan ini dapat disebut skandal politik yang sangat memalukan.
Dia juga menyayangkan sikap Jokowi yang membeberkan hal ini ke public, sehingga memantik kegaduhan masyarakat.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengetahui seluruh informasi terkait parpol pada Sabtu (16/9/2023) lalu.
Dia menyebut informasi tersebut berasal dari BIN, Polri, TNI, dan berbagai lembaga intelijen lainnya.
