Bisnis.com, JAKARTA - Arah dukungan politik PKS akan menentukan jalannya konstelasi politik pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 nanti. PKS kini dihadapkan dua kemungkinan pilihan tetap mendukung Anies Baswedan atau menerima tawaran pembentukan koalisi baru.
Sekadar informasi, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan pada hari ini Selasa (12/9/2023) siang.
Hal itu diungkapkan oleh Anies usai bertemu Cak Imin dan jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Senin (11/9/2023). Nantinya, Cak Imin didampingi oleh elite PKB lainnya.
"Rencana besok Insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS," jelas Anies.
Terkait agenda pertemuan, mantan gubernur DKI Jakarta itu tak menjelaskan secara detail. Anies hanya memastikan pertemuan besok dalam rangka temu ramah.
"Bersilaturahmi di sana," ujarnya.
Baca Juga
Ketika ditanya apakah pertemuan itu untuk memastikan dukungan PKS ke pasangan Anies-Imin, dia juga tak mau menjawab dengan pasti. Anies mengatakan, jawaban berbagai pertanyaan akan diketahui besok.
"Pokoknya besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok. Insya Allah semuanya sama-sama ya," katanya.
Sebagai informasi, PKS memang sudah mendeklarasikan dukung Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, PKS belum menyatakan dukung Cak Imin menjadi cawapres.
Nama Cak Imin baru diusulkan untuk dibahas oleh Majelis Syura PKS. Partai berlambang padi dan bulan sabit itu sendiri tak menutup kemungkinan tarik dukungan ke Anies dan bentuk poros koalisi baru bersama Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Poros Koalisi Baru
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu adanya upaya serius pembentukan poros koalisi baru dengan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri tidak menampik publik sudah banyak membicarakan soal poros koalisi baru. Meski demikian, lanjutnya, belum ada pergerakan serius untuk mewujudkannya.
"Wacana memang sudah santer, tapi pergerakan ke arah sananya kelihatan belum terlalu gencar," jelas Mabruri saat dihubungi, Senin (11/9/2023).
Dia menyatakan PKS bukan dalam posisi mengambil inisiasi melainkan hanya menunggu. Bagaimanapun, ujarnya, PKS sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"[PKS] nunggu saja. Kita kan udah punya pacar. Kalau diputusin pacar baru cari yang lain," ungkap Mabruri.
Diungkap SBY
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengklaim ada seorang menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang melakukan lobi untuk bentuk koalisi baru.
SBY mengatakan rencana koalisi baru itu akan berisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski demikian, dia tak ungkapkan nama menteri itu.
"Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif, dari kebinet Pak Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada partai demokrat. Dengan mengajak, membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," jelas SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menepis isu pihaknya akan membentuk poros koalisi baru dengan Demokrat dan PKS untuk menghadapi Pilpres 2024.
Sandi mengaku, PPP masih menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk sama-sama mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Selain PPP dan PDIP, partai politik pendukung Ganjar lainnya yaitu Partai Perindo dan Partai Hanura.
"Kita berkomitmen dengan kerja sama politik yang sudah kita tanda tangani dengan PDI Perjuangan," jelas Sandi di Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).
