Bisnis.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2024 sebesar Rp97,7 triliun.
Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengatakan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan dalam beberapa program layanan pendidikan, sesuai masukan dari Komisi X.
“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” jelas Nadiem dalam keterangan tertulis dari Rapat Kerja Komisi X DPR RI, dikutip Senin (11/9/2023).
Selain itu, menurutnya, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran juga menjadi perhatian pihaknya dalam arah kebijakan Kemendikbudristek.
Di antara pagu anggaran tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp68,4 triliun yang difokuskan pada dua hal, yaitu pendanaan wajib sebesar Rp45,02 triliun dan pembiayaan program prioritas lainnya sebesar Rp23,44 triliun.
Terdapat lima program yang termaktub dalam pendanaan wajib. Pertama adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun, serta kedua yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar 964.946 mahasiswa dengan nilai anggaran Rp 13,9 triliun.
Baca Juga
Tunjangan tenaga pengajar dan bantuan bagi kampus juga merupakan bagian dari pendanaan wajib.
Terdapat tunjangan untuk 343.118 guru non-PNS senilai Rp8 triliun; tunjangan untuk 67.082 profesi dosen dan guru bantu non-PNS sebesar Rp2,2 triliun; serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai Rp7,2 triliun.
Adapun anggaran untuk program prioritas lainnya mencakup beberapa hal, yaitu pengembangan Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, serta Program Literasi Bahasa dan Kesastraan.
Sebagian dari anggaran sebesar Rp23,44 triliun itu juga dimanfaatkan untuk mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, serta tata kelola Kemendikbudristek itu sendiri.
