Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Rugikan Negara Rp100 Triliun Setahun

Jokowi menyebut kemacetan di Jabodetabek hingga Bandung merugikan negara hingga Rp100 Triliun. Jokowi pun ajak masyararakat gunakan moda transportasi umum
Jokowi: Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Rugikan Negara Rp100 Triliun Setahun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama artis menjajal Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023). JIBI/Bisnis- Akbar Evandio
Jokowi: Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Rugikan Negara Rp100 Triliun Setahun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama artis menjajal Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023). JIBI/Bisnis- Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kemacetan yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung.

Jokowi mengklaim kemacetan tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara hampir Rp100 triliun setiap tahunnya.

Hal ini disampaikannya usai meninjau LRT (Light Rail Transit) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) pada hari ini, Kamis (10/8/2023).

"Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung," katanya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan bahwa untuk menekan kerugian yang besar itu harus segera diatasi, karena dari sisi makro ekonomi Jokowi menilai kemacetan sangat merugikan Negara.

Dia pun menekankan bahwa harus ada perubahan cara masyarakat berpergian, dari menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.

Oleh sebab itu, menurutnya dengan pemerintah menghadirkan moda-moda transportasi massal yang sedang dibangun seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan mengurai kemacetan dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan.

"Jadi makin cepat dioperasikan makin baik. Karena kita tahu setiap hari kita ini hadapi kemacetan, tiap hari kita juga hadapi polusi," ucapnya.

Mantan wali kota Solo itu juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) bagi pengguna moda transportasi massal. Bahkan, subsidi memang diyakininya harus diberikan agar masyarakat mau beralih meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper