Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Akar Masalah PPDB di Indonesia Menurut Anies Baswedan

Anies Baswedan menyampaikan bahwa seharusnya yang dibenahi dari akar masalahnya PPDB yakni kapasitas tamping dari setiap jenjang pendidikan.
Bakal calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan datang ke Ancol untuk menonton Formula E Jakarta 2023, sabtu (3/6/2023). JIBI/Bisnis- Nabil syarifudi Alfaruq
Bakal calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan datang ke Ancol untuk menonton Formula E Jakarta 2023, sabtu (3/6/2023). JIBI/Bisnis- Nabil syarifudi Alfaruq

Bisnis.com, JAKARTA – Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 berbasis zonasi menimbulkan banyak masalah mulai dari migrasi domisili melalui kartu keluarga (KK) ke sekolah favorit hingga terbatasnya daya tampung, khususnya di wilayah perkotaan.

Menanggapi hal ini, bakal calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024, Anies Baswedan menyampaikan bahwa seharusnya yang dibenahi dari akar masalahnya PPDB, yakni kapasitas tamping dari setiap jenjang pendidikan.

“Saya tidak mau ikut terlibat langsung dalam perdebatan PPDN. [Namun] Saya ingin ajak kita lihat akar masalahnya sehingga terjadi percakapan seperti ini. Akar masalahnya adalah jumlah bangku dengan jumlah siswa tidak sama, inilah yang harus diselesaikan,” ujarnya di sela acara Belajaraya di Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Menurutnya untuk mengefisienkan sistem PPDB melalui zonasi, maka pemerintah perlu memastikan jumlah kuota bangku jenjang sekolah dasar (SD) kelas satu, sekolah menengah pertama (SMP), bahkan sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK) harus memiliki daya tampung yang sama.

“Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan SMP kelas 1 sama dengan SMA, SMK kelas 1. [Maka] kalau jumlahnya sama persoalan ini dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata Anies jika akar permasalahan ini belum terselesaikan maka hambatan sistem zonasi PPDB akan berlanjut. Singkatnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar pendidikan di Indonesia jangan seperti pyramid, semakin tinggi pendidikan semakin sedikit jumlah kursinya.

Dia juga menyampaikan bahwa salah satu dari solusi pendidikan di Indonesia, maka pihak terkait perlu melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan dengan cepat dan merata.

“Kita pernah punya SD Inpres, barangkali kedepan perlu SMP Inpres, SMA, SMK Inpres. Kecepatan pembangunan supaya jumlahnya [jenjang SD hingga SMA] sama, maka angka partisipasi meningkat,” pungkas Anies.

Sebagai informasi, dalam rapat Komisi X yang berlangsung Kamis (20/7/2023), pemerintah dinilai belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk rakyatnya sehingga menyebabkan para orang tua ingin anaknya masuk di sekolah atau satuan pendidikan tertentu saja.

PPDB bersistem zonasi yang sudah dilaksanakan sejak 2021 dengan tujuan meratakan sistem satuan pendidikan yang ada masih memiliki banyak masalah karena belum meratanya satuan pendidikan berkualitas yang ada di banyak daerah.

“Pengawasan PPDB harus diawasi agar terlaksana dengan benar. Penguatan kesadaran calon siswa baru, orang tua siswa, dan penyelenggara perlu dilakukan agar pelaksanaan PPDB terlaksana sesuai regulasi yang ada,” jelas Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Rakyat (PAN).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper