Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong kader menghormati keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Dia meminta seluruh kader tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” kata Aburizal Bakrie dilansir dari Antara, Jumat (28/7/2023).
Aburizal mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II di seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.
Dia mengaku selalu berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar.
Hiruk pikuk permintaan munaslub, kata Ical, adalah langkah kontra produktif yang bertujuan melemahkan Partai Golkar untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu mendatang.
Baca Juga
"Saya mengimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden,” katanya.
Jokowo Enggan Cawe-cawe
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada ikut campur atau cawe-cawe terkait dengan persoalan Partai Golkar mengenai goyangnya posisi Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum).
Kepala Negara memastikan bahwa urusan di tubuh partai pohon beringin itu merupakan permasalahan internal sehingga meskipun terdapat sejumlah Menteri di Kabinetnya muncul dalam bursa Ketum baru, tetapi Pemerintah tak pernah ikut campur.
“Itu urusan internal golkar urusannya internal golkar tidak ada hubungannya dengan kami [Pemerintah], kalau ada nama Pak Luhut, Pak Bahlil, dan Pak Bamsoet punya keinginan itu [menjadi Ketum Golkar], maka itu urusan mereka bukan urusan Pemerintah,” ujar Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Kamis (27/7/2023).
