Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa kementeriannya telah mempersiapkan enam Provinsi yang akan menjadi penyangga ketahanan pangan saat menghadapi puncak El Nino pada Agustus—September 2023.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas antisipasi dampak fenomena El Nino bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Selasa (18/7/2023).
“Kementan sudah mempersiapkan 6 provinsi yang akan menjadi penyangga utama El Nino. Empat diantaranya adalah pendukung, jadi kurang lebih 10 dari 39 atau sekian provinsi yang ada di Indonesia,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7/2023).
Dia mengatakan bahwa Provinsi yang akan menjadi penyangga utama dari fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah itu mayoritas berada di Jawa.
“Tiga Provinsi ada di Jawa, kemudian Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan kurang lebih itu. Daerah-daerah yang kita berharap masih ada lahan gambutnya ada harus menjadi. Karena daerah situ masih daerah air,” tuturnya.
Dia mengaku Jokowi memberikan perintah bahwa permasalahan ketahanan pangan agar diseriusi dan Indonesia tidak boleh bermasalah khususnya dengan kelangkaan beras.
Baca Juga
Menurutnya, Kementan diminta untuk mendata secara persis daerah yang masuk dalam kategori hijau atau memiliki kapasitas air yang sangat cukup.
Hal itu dilakukan agar dapat segera dilakukan upaya pencadangan air dan optimalisasi pertanaman serta yang lainnya.
Kedua, Jokowi meminta untuk kategori kuning yang diartikan sebagai daerah airnya sekadar cukup harus diberikan intervensi terutama untuk mengendalikan air irigasi embung, dan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).
Ketiga, Syahrul menjelaskan untuk kategori merah atau daerah dengan kapasitas air kurang agar dipersiapkan beberapa komoditi lain varitas-varitas yang tahan air dan kemungkinan agar disikapi dengan persiapan lumbung pangan khusus bagi daerah tersebut.
“Tentunya, penyikapan-penyikapan harus bagi tugas dengan daerah bupati kabupaten itu mempersiapkan apa dengan jajarannya, Provinsi juga punya tanggung jawab sendiri. Dan juga menteri pertanian juga mengambil langkah strategis yang dibutuhkan daerah,” pungkas Syahrul.