Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar memanggil salah satu kader seniornya Lawrence T.P. Siburian untuk hadir di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Senin (17/7/2023).
Pemanggilan ini akibat adanya permintaan atau penyebutan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Lawrence sendiri merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI). SOKSI adalah organisasi sayap Partai Golkar.
Pantauan Bisnis di lokasi, Lawrence telah hadir di markas Golkar sekitar pukul 10.30 WIB. Saat dimintai keterangan, dia belum mau memberi banyak komentar.
"Setelah acara ya, ini saya juga tidak tahu ini ada undangan klarifikasi," ujar Lawrence.
Hingga pukul 11.35 WIB, dia masih melakukan klarifikasi dengan Dewan Etik Partai Golkar. Selain Lawrence, beberapa eksponen Partai Golkar juga terlihat hadir di markas Golkar.
Baca Juga
Belakangan, isu munaslub memang banyak dibicarakan usai beberapa eksponen Partai Golkar mengusulkannya. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam misalnya, yang merasa kepemimpinan Airlangga selama jadi ketua umum partai sangat buruk.
Oleh sebab itu, dia tak menutup kemungkinan diadakannya munaslub sama seperti akhir 2017 ketika Setya Novanto tersandung kasus korupsi.
“Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Lagipula, Airlangga itu hasil Munaslub, kok [Airlangga bisa] bilang enggak ada Munalub itu bagaimana,” katanya di agenda Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023)
Meski demikian, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sudah menyatakan tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan munaslub untuk melengserkan Airlangga.
Pada Minggu (9/7/2023), Dewan Pakar Partai Golkar memang melaksanakan rapat rutin. Mereka pun mengeluarkan tiga rekomendasi.
Agung menjelaskan, tiga rekomendasi itu bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi pileg, pilkada, serta pemenangan Airlangga sebagai calon presiden pada Pilpres 2024--bukan malah sebaliknya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, yang menawarkan opsi munaslub merupakan pihak yang ingin mengganggu kekompakan Partai Golkar jelang Pemilu 2024.
“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu munaslub ini untuk dihentikan,” tegas Agung dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/7/2023).
