Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkap opsi musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk membatalkan keputusan musyawarah nasional (munas) partai pada 2019 soal pencapresan Pilpres 2024.
Pada Munas 2019 memang diputuskan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres) partai untuk Pilpres 2024. Meski demikian, Ridwan menjelaskan keputusan itu harus dievaluasi sebab elektabilitas Airlangga tak kunjung membaik.
Untuk membatalkan hasil munas, maka mekanisme yang bisa diambil dengan menggelar musnaslub.
"Apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Siapa yang lainnya? Saya ndak sebut nama," ujar Ridwan saat dihubungi, dikutip Senin (10/6/2023).
Bahkan, lanjutnya, dalam munaslab itu bisa jadi ada opsi untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar. Namun, dia tak mau menduga-duga lebih jauh sebab itu semua tergantung kader Golkar.
"Berpeluang juga karena munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," jelas Ridwan.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menjelaskan pihaknya tak ada tersirat untuk melakukan munaslub. Menurutnya, setiap kader Golkar masih tegak lurus mendukung Airlangga sebagai calon presiden maupun ketua umum partai.
"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub. Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada Ketum Golkar," ungkap Dave saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga membatah adany upaya kudeta terhadap posisinya sebagai pucuk pimpinan tinggi partai beringin. Dia juga menegaskan bahwa suksesi di internal Golkar ada mekanismenya.
