Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan pihaknya tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslab) untuk membatalkan dukungan pencapresan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Apalagi, untuk mengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dave menjelaskan, musyawarah nasional (munas) Partai Golkar pada 2019 sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Dia pun berpendapat keputusan itu tak bisa diganggugugat.
"Kan sudah putus ya, jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada munaslub," ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Dia menyatakan sudah mendengar kabar bahwa Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pada Minggu (10/7/2023) malam. Meski demikian, dia mengaku hanya dengar kabar itu dari media bukan dari partai.
Menurut pemberitaan media, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam ingin keputusan dukungan pencapresan Airlangga dievaluasi dengan menggelar munaslab. Bahkan dia membuka kemungkinan dalam munaslab itu ada pembahasan soal pergantian Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Belum ada info tapi kalau memang benar adanya rekomendasi tersebut kan pasti secara resmi oleh Dewan Pakar. Jadi kita tunggu saja," jelas Dave.
Baca Juga
Dia pun berpendapat, rapat yang dilakukan Dewan Pakar itu tidak mengikat. Mereka, lanjutnya, hanya berhak memberikan rekomendasi.
"Kalau memang masukannya itu sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi riil ya jadi penguatan, tapi masukan dari pakar harusnya tidak bertentangan dengan [keputusan] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Golkar," ungkapnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyinggung terkait opsi gelar munaslub untuk membatalkan keputusan munas partai pada 2019 soal pencapresan di Pilpres 2024.
Ridwan menjelaskan keputusan munas untuk dukung pencapresan Airlangga itu harus dievaluasi sebab elektabilitas Airlangga tak kunjung membaik.
Bahkan, lanjutnya, dalam munaslab itu bisa jadi ada opsi untuk mengganti Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Namun, dia tak mau menduga-duga lebih jauh sebab itu semua tergantung kader Golkar.
"Berpeluang juga karena munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," jelas Ridwan saat dihubungi, dikutip Senin (10/7/2023).
