Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama-sama ingin Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum.
Sebagai informasi, AHY merupakan tokoh oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Meski kerap mengkritisi kebijakan Jokowi, namun kali ini AHY punya persamaan harapan dengan orang nomor satu di Indonesia itu.
AHY tak ingin Polri hanya fokus menghukum rakyat kecil namun abai ke yang memiliki kuasa. Hal itu disampaikan usai menghadiri peringatan HUT k-77 Bhayangkara di Stadion Utama GBK, Sabtu (1/7/2023).
“Kita ingin hukum tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah dan kumpul ke atas. Tapi kita ingin keadilan untuk semua, karena kita berharap masyarakat kita juga bisa diayomi dengan sama baiknya,” kata AHY.
Dia mengakui banyak sekali tantangan dan ujian yang dirasakan oleh Polri dalam satu tahun terakhir. AHY pun berharap selalu ada perbaikan di tubuh Polri.
“Kita berharap selalu ada perbaikan dan selalu ada upaya untuk sekali lagi, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, yang benar-benar bisa menegakkan hukum dan keadilan dengan baik di negeri kita,” ucapnya.
Baca Juga
Ternyata, pesan tak jauh berbeda sudah disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara HUT Bhayangkara itu. Dia tak ingin masyarakat menganggap Polri pilih-pilih dalam menangani kasus.
“Saya perlu tekankan kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar, ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan setiap dari anggota Polri pasti akan bersinggungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Polri harus siap dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa saat ini Polri selalu diawasi oleh masyarakat.
“Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebar luaskan, gerak-gerik Polri sekecil apa pun tidak bisa ditutup-tutupi lagi,” ujar Presiden RI ke-7 itu.
