Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah melakukan upaya efektif untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Dalam catatan lembaga auditor negara, sejak tahun 2005 sampai dengan 2022, BPK menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN dan BUMD.
Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan 77% telah sesuai, 17% belum sesuai, 5% belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 1% tidak dapat ditindaklanjuti
Secara kumulatif hingga 31 Desember
2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara, daerah, perusahaan sebesar Rp136,03 triliun.
“Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performapemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Pemerintah Daerah segera
menindaklanjuti rekomendasi BPK,” papar Ketua BPK Isma Yatun kepada Presiden RI Jokowi di Jakarta hari ini (26/6/2023).
Adapaun pada LHP LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN.
Baca Juga
Satu LKKL, yaitu LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “BPK berharap Pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh Kementerian Lembaga dapat memperoleh opini WTP,” tegas Isma.
Sebagai tambahan informasi mengenai pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasar praktik terbaik internasional.
“Kami berharap, Pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengeloaan fiskal sebagai pilar dalam
fiscal early warning system sekaligus elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel,” lanjut Isma.
