_1683785303.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Tudingan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pengambilalihan Partai Demokrat oleh pihak Istana disebut hanya sebagai rumor.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan hal itu adalah upaya menekan pemerintahan dengan tradisi yang buruk.
"Ini omong kosong saya rasa kan ini kan cara pengacara untuk menekan dan itu tradisi yang buruk, sangat buruk," kata Jimly seperti dikutip dalam acara Rosi yang diunggah akun Youtube Kompas TV pada Sabtu (3/5/2023).
Namun, Jimly menilai upaya tersebut bisa saja menjadi pintu masuk untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya, tetapi tindakan tersebut telah menyalahi aturan jika terdapat andil pihak Istana dalam mengambil alih partai.
"Ya bisa saja kalau dia dengan bersengaja melakukan tindakan yang menyalahi aturan, kan dia udah bersumpah," tambahnya.
Dia juga menyamakan tindakan Jokowi ini sama dengan ketika hakim MK, yaitu Aswanto diberhentikan DPR. Dalam hal ini Jokowi bertindak untuk membiarkan keputusan tersebut karena politik transaksional.
Baca Juga
"Coba kalau dia negarawan bertindak sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan, nah jadi yang Mahkamah Agung ini sama kaya gitu, dia kan membiarkan itu karena politik, politisi transaksional dari segi hukum bisa diperdebatkan 'lah ini bukan saya kok'," tutur Jimly.
Sebelumnya Kepala Staf Presiden Moeldoko telah melayangkan pengajuan kembali (PK) untuk menjadi Ketua Umum partai Demokrat yang sebelumnya sempat ditolak Mahkamah Agung (MA).
Terkait hal tersebut, Jimly membenarkan bahwa hal ini merupakan hak politik dari Moeldoko, namun KSP yang setingkat menteri seharusnya tidak ikut campur mengurusi partai politik.
Untuk itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI ini sempat menyarankan agar Moeldoko untuk segera dicopot dari posisinya agar tidak memberikan citra buruk.
"Ini hak politik dari pak Moeldoko, Moeldoko setingkat menteri tapi bukan menteri harusnya KSP, melayani pimpinan bukan mengurusi partai. Maka dari itu, saya pernah menyarankan Moeldoko itu diberhentikan agar tidak memberikan citra buruk," pungkasnya.
Sekadar informasi, isu pemakzulan Jokowi sempat dicuit oleh Denny Indrayana ketika mengomentari 'cawe-cawe' yang dilontarkan Jokowi.
"Secara teori, harusnya ikut campurnya istana dalam pengambilalihan paksa Partai Demokrat, juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi. Salam Integritas," ucap Denny dalam unggahannya di Twitter.
