Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa RUU pagu utang Amerika Serikat (AS) tidak akan mencegah Kongres untuk mengejar lebih banyak bantuan untuk Ukraina atau untuk keadaan darurat nasional pada masa depan.
Schumer menyatakan hal itu menjelang pemungutan suara terakhir, setelah banyak senator GOP mengkritik RUU untuk pembelanjaan pertahanan yang tidak memadai dan mendorong komitmen dari kepemimpinan untuk mendukung Ukraina.
"Kesepakatan pagu utang ini tidak membatasi kemampuan Senat untuk mengalokasikan dana tambahan darurat untuk memastikan kemampuan militer kita cukup untuk mencegah China, Rusia, dan musuh kita lainnya dan menanggapi ancaman keamanan nasional yang tumbuh dan berkelanjutan, termasuk kejahatan Rusia, perang agresi yang sedang berlangsung melawan Ukraina," katanya.
Dia ingin meyakinkan dunia terkait komitmen Senat dalam menanggapi kebutuhan yang muncul.
"Ingin meyakinkan teman-teman kita di seluruh dunia tentang komitmen dan kemampuan Senat untuk menanggapi ancaman dan kebutuhan yang muncul," lanjutnya, seperti dilansir dari CNN, pada Jumat (2/6/2023).
Senat AS berada di jalur yang tepat untuk meloloskan undang-undang untuk mengangkat plafon utang pemerintah US$31,4 triliun atau Rp467.960 triliun, pada Kamis (1/6/2023) malam.
Baca Juga
RUU itu disusun bersama dengan negosiasi intensif dengan Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, selama beberapa pekan.
Schumer dan rekannya dari Partai Republik Pemimpin Minoritas Mitch McConnell telah berjanji untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mempercepat RUU itu.
Argumen utamanya adalah tentang pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan untuk program "diskresioner" seperti perumahan, perlindungan lingkungan, pendidikan dan penelitian medis yang ingin dipangkas oleh Partai Republik sambil mencari peningkatan pendanaan untuk militer, veteran, dan kemungkinan keamanan perbatasan.
Kemudian pada akhirnya, proposal pemotongan pengeluaran Partai Republik akan dikupas secara signifikan.
Kantor Anggaran Kongres nonpartisan memperkirakan RUU itu akan menghemat US$1,5 triliun atau Rp22.354 triliun selama 10 tahun.
Selanjutnya, juga di bawah penghematan US$4,8 triliun atau Rp71.535 triliun yang diinginkan oleh Partai Republik dalam RUU yang melewati DPR pada bulan April lalu.
Selain itu, di bawah defisit US$3 triliun atau Rp44.709 triliun yang diusulkan anggaran Biden untuk mengurangi defisit selama waktu itu melalui pajak baru.
Adapun terakhir kali AS hampir gagal membayar utang pada 2011. Kebuntuan itu memukul pasar keuangan, menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah untuk pertama kalinya dan mendorong biaya pinjaman negara.
