Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai sibuk mempromosikan calon presiden (capres) tertentu kepada relawannya.
Aisah menilai, langkah tersebut seharusnya baru dilakukan Jokowi setelah mantan Wali Kota Solo ini memutuskan untuk mengambil cuti kerja.
Sebab, sebagai Kepala Negara, Jokowi sebaiknya dapat bersikap netral dan tidak terlalu terlibat dalam proses pencapresan tersebut.
“Sebagai Kepala Negara maka sepatutnya Jokowi tidak mengendorse salah satu kandidat politik, baik itu partai, caleg, hingga capres-cawapres. Karena sebagai presiden, harus bersikap netral di depan publik,” jelasnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (16/5/2023).
Di sisi lain, peneliti BRIN ini pun tak menampik bahwa Jokowi hingga saat ini masih menjadi king maker terkuat dalam kontestasi politik yang akan datang.
Tak hanya itu, menurut Aisah, Jokowi juga telah menjadi politisi yang berhasil memiliki identitas partai yang melekat. Oleh karenanya, segala preferensi Jokowi tentu akan memengaruhi arah pilihan masyarakat di Pilpres 2024.
Baca Juga
Seperti diketahui, usai menerima daftar nama capres dan cawapres pilihan kelompok Musyawarah Rakyat (musra) pada Minggu (14/5/2023), Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik (parpol) mengenai calon pilihannya.
Setidaknya ada tiga nama yang masuk dalam daftar capres pilihan musra. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Airlangga Hartarto.
Rencana Jokowi ini lantas dikritik oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menilai bahwa langkah itu sebagai awal dari kemunduran sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Kedudukan Jokowi sebagai Kepala Negara, menurut AHY, seharusnya netral dan tidak mengendorse salah satu capres saja.
“Jangan sampai ada yang didukung, ada yang diendorse tetapi ada juga yang tidak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa urusan terkait Pemilu 2024 bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang perlu diurusi Jokowi. Sebab, ada berbagai isu yang menjadi fokus utama dari pemerintah.
