Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku tak sepakat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding ikut campur dalam proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Ngabalin menegaskan bahwa hanyalah pembina politik dan tak memiliki jabatan sebagai ketua umum partai politik (Ketum Parpol) sehingga tak pantas apabila disebut melakukan cawe-cawe terhadap parpol dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024
Bahkan, dirinya menyinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai ketum parpol saat menjadi Presiden keenam RI.
"Sekali lagi, Jokowi itu bukan Presiden yang langsung jadi ketum partai. Bukan presiden yang langsung memimpin dan memiliki partai politik? Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi Ketum Partai Demokrat, bukan. Jokowi itu adalah one of the people leader, sebagai pembina politik," kata kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Dia mengatakan sebagai kepala pemerintahan, aksinya mengumpulkan enam ketum parpol koalisi pemerintah, sebab Jokowi bertanggung jawab apabila ada gonjang-ganjing politik di Tanah Air.
Selain itu, Ngabalin juga angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang menyampaikan dugaan ketidaknetralan Presiden Ke-7 RI itu dengan menjadikan Istana sebagai markas tim sukses bakal calon presiden tertentu.
Baca Juga
Ngabalin berdalih Presiden asal Surakarta itu berkumpul di Istana beberapa waktu lalu dengan enam ketua umum partai pendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas politik.
Tak hanya itu, menurutnya tudingan Presiden condong pada bakal calon presiden tertentu, yakni Ganjar Pranowo juga tak dapat dibenarkan, apalagi disebutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan bakal calon presiden (bacapres) sehingga tidak bisa tindakan itu dianggap mengganggu netralitas pemilu.
"Siapa saja boleh [dipanggil] kalau Presiden berkepentingan. Untuk apa? Tentunya, untuk menjaga stabilitas Negara. Coba jelaskan. Kasih tahu sama saya. Apa netralitas yang dimaksud itu? Apakah Presiden itu tidak boleh? Atau apakah Presiden itu ketua umum partai politik? Ketemu sama dia. Biar saya tanya sama dia itu di depan mukanya. Jangan ngawur ngomong sebagai [anggota] DPR,” ketusnya.
Menurutnya, wajar apabila enam ketua umum partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkonsultasi dengan Presiden. Penyebabnya, mereka adalah bagian dari koalisi pemerintah.
“Tidak bolehkah ketua-ketua partai, ini kan kalau Pak Presiden panggil, mereka berkoalisi, kemudian datang kepada Presiden meminta pandangan, kemudian berdiskusi, apakah dia yang ambil keputusan? Oh tidak jawabannya,” pungkas Ngabalin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam agenda halalbihalal di Istana Merdeka, pada Selasa (2/5/2023).
Jokowi mengakui tak mengundang Surya Paloh itu lantaran, perbedaan arah dan koalisi politik untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Ya memang ga di undang. NasDem itu, kami harus bicara apa adanya, mereka kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain,” ujarnya ketika ditemui di Sarinah, Kamis (4/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
