Bisnis.com, SOLO - Manuver Presiden Jokowi belakangan ini menimbulkan gonjang-ganjing di berbagai pihak. Jokowi dinilai tak netral pada Pilpres 2024.
Jokowi juga dinilai berpihak kepada sejumlah kandidat bakal calon presiden mulai dari hadir saat deklarasi Ganjar Pranowo, meng-endorse Prabowo Subianto hingga mengumpulkan ketua umum partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.
RI 1 itu juga banyak dikritik karena tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut. Padahal NasDem hingga saat ini merupakan partai pendukung pemerintah.
Mantan Wapres RI, Jusuf Kalla, menjadi salah satu pihak yang mengkritik manuver yang dilakukan Jokowi tersebut.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK dikutip dari siaran pers, Minggu (7/5/2023).
Bukan hanya itu, beberapa politikus Partai juga melontarkan hal sama seperti yang disampaikan JK.
Baca Juga
Salah satunya, Herzaky Mahendra Putra yang merupakan Kepala Bakomstra dan Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat.
Dilansir dari Twitter Partai Demokrat, Herzaky berpendapat jika Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepetingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.
"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," katanya.
Cuitan tersebut mendapat respons yang tak kalah keras dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.
Benny bahkan mengatakan jika Jokowi sedang mengumandangkan perang jika terus menerus bersikap tidak netral pada Pilpres 2024.
"Jika benar Presiden tidak netral dlm Pilpres dn Pileg apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses Capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," tulisnya.
Benny K. Harman juga memeringatkan Jokowi jika dirinya masih Presiden dan lambang negara yang seharusnya adil dalam setiap tindakan.
"Hati2 Pak Jokowi,di dada bapak melekat lambang negara,lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan," ia menambahkan.
