_1682779695.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajarannya kian intens berkomunikasi dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
KPP sejauh ini terdiri dari tiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Ketiga partai ini telah sepakat untuk mengusung bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Intensitas komunikasi politik Airlangga dan para elite Golkar lainnya dengan KPP itu terjadi usai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar sebagai capres.
Pengumuman Ganjar sebagai capres memang telah mengubah konstelasi politik. KIB, dimana Golkar sebagai salah satu inisiatornya, terancam bubar. Dua anggota koalisi yakni PPP dan PAN (kendati belum resmi mendeklarasikan diri) telah kepincut dengan sosok Ganjar Pranowo.
PPP pada Ahad lalu bahkan telah secara resmi menjalin kerja sama politik dengan PDIP. Golkar menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan arah politiknya, apakah keukeuh mengusung Airlangga Hartarto yang memiliki elektabilitas di bawah rata-rata atau ikut-ikutan mendukung Ganjar dan Prabowo.
Kalau langkah itu yang ditempuh berarti Golkar hanya memiliki dua pilihan yaitu bergabung dengan PPP mendukung Ganjar dan itu artinya dia akan kembali berkoalisi dengan PDIP, atau bergabung dengan Prabowo Subianto yang sepertinya akan maju dengan kendaraan politik Koalisi untuk Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Baca Juga
Sebenarnya masih ada langkah lagi yang bisa ditempuh Golkar kendati itu cukup sulit dan memiliki tantangan yang cukup pelik yakni mengajukan Airlangga Hartarto sebagai cawapres Anies Baswedan atau cara yang lebih ekstrem tetap mengajukan Airlangga sebagai capres dengan menggaet anggota koalisi yang sudah ada.
Wajar dengan dinamika dan tantangan politik saat ini, tak heran, jika Golkar seakan cepat bermanuver dengan mendekati parpol-parpol selain KIB. Mereka tidak ingin ketinggalan kereta.
Sasaran pendekatan politik terutama tampak dalam barisan parpol pendukung Anies yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Golkar Temui Demokrat
Pada Sabtu (29/4/2023), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Saat itu, Airlangga didampingi oleh para pengurus teras Partai Golkar. Sedangkan SBY didampingi barisan pengurus teras Partai Demokrat, termasuk ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Setelah melakukan pertemuan tertutup, Airlangga dan AHY sama-sama membuka kemungkinan Golkar dan Demokrat berkoalisi pada Pilpres 2024.
“Kemudian kalau ditanya tadi, Apakah kemudian bisa saling bergabung? ya tadi, semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan ingin melakukan perbaikan,” kata AHY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).
Senada, Airlangga menyatakan Golkar memang ingin membangun Indonesia bersama dengan banyak pihak. Oleh sebab itu, dia tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Demokrat.
“Kalau tadi kerja sama partai ya alhamdulillah, Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia mari kita kerja bareng-bareng,” ujar Airlangga pada kesempatan yang sama.
Golkar dan NasDem di Singapura
Ternyata, pada hari yang sama, Golkar bukan hanya menemui Demokrat. Elite Partai Golkar Maman Abdurrahman juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Singapura pada Sabtu (29/4/2023).
Maman mengaku, pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi. Saat itu, Surya Paloh didampingi oleh pengurus teras Partai NasDem lainnya yaitu Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya.
"Silahturahmi dan ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Surya," ungkap Maman kepada Bisnis, dikutip Senin (1/5/2023).
Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat itu juga mengakui banyak persoalan yang mereka bahas termasuk yang berkenaan pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Maman menggarisbawahi tak ada yang tak mungkin dalam politik, semua opsi masih terbuka.
"Banyak hal [dibahas], termasuk urusan-urusan pilpres dan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Satu-satunya dunia yang tak berbatas itu dunia politik kita, semua bebas dan dinamis untuk berdialog maupun silaturahmi," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.
Golkar Akan Bertemu PKS
Tak hanya Demokrat dan NasDem saja, Golkar juga akan lanjut bertemu dengan satu anggota Koalisi Perubahan lainnya yaitu PKS.
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri menjelaskan, dirinya sendiri yang sudah merencanakan pertemuan dengan pihak Golkar. Meski begitu, lanjutnya, waktu pertemuan belum dapat dipastikan.
“Dengan Golkar, saya barusan mau rencanakan ketemuan. Cuman waktunya masih tentatif,” ujar Mabruri kepada Bisnis, Selasa (2/5/2023).
Dia menegaskan, Koalisi Perubahan memang masih terus coba mengajak parpol lain untuk bergabung mendukung Anies maju sebagai capres 2024. Oleh sebab itu, mereka buka komunikasi dengan parpol lain termasuk Golkar.
“Intinya sih kita akan komunikasi dengan partai lain seluas mungkin,” ungkap Mabruri.
Tak Ingin Berkoalisi dengan PDIP?
Lantas, mengapa Golkar sampai mau mendekati kelompok yang selama dinyatakan sebagai penentang status quo? Padahal, Golkar sudah terkenal sebagai partai pendukung pemerintah.
Pada banyak kesempatan Golkar seakan terus menolak berkoalisi dengan partai pendukung pemerintahan lainnya, PDIP. Beberapa bulan terakhir, Golkar seakan coba terus menjaga jarak dengan PDIP.
Bahkan, beberapa langkah Golkar seperti ingin mendiskreditkan PDIP. Contohnya, soal heboh polemik sistem pemilu proporsional tertutup/terbuka pada awal tahun ini.
Akar permasalahannya, enam orang coba mengajukan uji materi terkait sistem pemilu terbuka. Dari enam orang itu, salah satunya merupakan kader PDIP. Dalam petitum gugatannya, intinya mereka ingin Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti sistem pemilu dari terbuka jadi tertutup.
Lantas delapan dari sembilan parpol di parlemen RI—kecuali PDIP, menyatakan menolak penetapan sistem pemilu tertutup. Bahkan, Golkar menginisiasi pertemuan delapan ketua umum parpol yang nyatakan tolak sistem pemilu tertutup.
Lewat pertemuan itu, delapan ketum parpol menyepakati lima poin pernyataan sikap. Intinya, mereka tak ingin demokrasi Indonesia mundur dengan penetapan sistem proporsional tertutup. Oleh sebab itu, mereka ingin tetap diterapkan sistem terbuka.
Dikepung delapan parpol, PDIP tak gentar. Mereka tetap nyatakan dukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Bahkan, sempat muncul wacana delapan parpol penentang sistem tertutup agar berkoalisi melawan PDIP untuk Pilpres 2024.
“Kita [KIB] juga adalah bagian dari parpol yang menolak proporsional tertutup. Jadi jika ingin dikembangkan ke sana [koalisi 8 parpol], ya KIB pada dasarnya selalu membuka komunikasi, tidak masalah, untuk menambah mitra koalisi dalam KIB itu,” jelas Ketua DPP Golkar Dave Laksono, Jumat (27/1/2023).
Meski begitu, wacana pembentukan koalisi delapan parpol vs PDIP itu stagnan. Ternyata manuver mereka tak sampai situ, belakangan partai berlambang beringin itu kembali menginisiasi pembentukan koalisi besar yang terdiri dari Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan PPP.
“Pak Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar telah menginisiasi untuk mengajak semua partai-partai bergabung dalam koalisi besar,” ujar Dave, Selasa (18/4/2023).
Gerak Cepat PDIP
Seperti tak mau ketinggalan, PDIP menyatakan juga akan menginisiasi koalisi besar. Alasannya, karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu politisi paling senior di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya memang berniat membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. PDIP merasa, membangun negara harus dengan semangat kerja sama gotong royong.
"Ya tentu saja [PDIP akan menginisiasi pembentukan koalisi besar], PDI Perjuangan apalagi dengan kesenioran Bu Megawati Soekarnoputri, kami akan mengambil beberapa prakarsa pada momentum yang tepat agar semangat gotong royong ini dapat dilakukan," jelas Hasto, Rabu (19/4/2023).
Sementara itu, Golkar menyatakan tak keberatan jika PDIP ingin bergabung dengan koalisi besar. Meski begitu, koalisi besar akan terbentuk sesuai dengan konsep sendiri, bukan tergantung kepada PDIP.
"Kita akan berjalan sesuai dengan konsep kerja yang kita miliki," ujar Dave, Senin (17/4/2023).
Tak lama setelah itu, PDIP ternyata mengumumkan pencapresan Ganjar. Wacana pembentukan koalisi besar sedikit tersendat. Apalagi, PPP ikut menyatakan dukungan ke Ganjar.
Koalisi besar stagnan, KIB pun terancam bubar, Golkar seakan ingin melebarkan kemungkinan koalisinya. Kini mereka mendekati Koalisi Perubahan.
Memang, pada awal Februari lalu, Surya Paloh bersama jajaran pengurus NasDem sudah mengunjungi markas Golkar. Pada kesempatan itu, Surya Paloh mengatakan kemungkinan Golkar gabung ke koalisi pendukung Anies sangat mungkin.
Apalagi, Surya punya kedekatan khusus dengan Partai Golkar. Memang, sebelum membentuk NasDem, Surya berkarier di Golkar selama 43 tahun.
Elite PKS juga sempat mengunjungi markas Golkar pada awal Februari lalu. Saat itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merayu Partai Golkar untuk bergabung ke koalisi pendukung Anies Baswedan.
Golkar sebenarnya juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Partai Gerindra dan PKB yang sudah tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Juga pada awal Februari, Golkar mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pada momen Lebaran lalu, Airlangga juga mengunjungi kediaman pimpinan Gerindra, Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (24/4/2023).
Terbaru, Prabowo juga sowan ke kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (01/05/2023).
Meski intens jajaki komunikasi dengan Koalisi Perubahan dan KKIR, namun Golkar seperti tak coba dekati PDIP. Beberapa bulan belakangan, partai berlambang beringin tak ada mengadakan pertemuan terbuka dengan partai berlambang banteng—setidaknya pertemuan untuk membahas Pilpres 2024.
