Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Sudan mengisyaratkan setuju memperpanjang gencatan senjata selama 72 jam untuk tujuan kemanusiaan.
Pihaknya menyatakan bahwa persetujuan itu atas mekanisme negara trilateral dan kuartet, dengan penambahan waktu gencatan senjata yang dimulai pada Kamis (27/4/2023) malam.
"Kami mengumumkan persetujuan kami atas mekanisme trilateral (PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antarpemerintah - IGAD) dan kuartet negara (Inggris Raya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Amerika Serikat) tentang perpanjangan gencatan senjata kemanusiaan selama 72 jam lagi, mulai dari Kamis tengah malam (01:00 waktu Moskow Jumat)," kata RSF di halaman Twitter-nya.
Disampaikan bahwa komitmen penuh dalam gencatan senjata untuk misi kemanusiaan demi membantu evakuasi warga negara asing dari Sudan.
"Kami menegaskan kembali komitmen penuh kami terhadap kondisi gencatan senjata kemanusiaan, menyediakan situasi saat ini bagi rakyat kami, dan untuk membantu evakuasi misi diplomatik dan warga negara asing," lanjutnya.
Angkatan Bersenjata Sudan memberikan persetujuan gencatan senjata dalam proposal, pada Kamis (27/4/2023) malam.
Gencatan senjata saat ini yang dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) berakhir pada tengah malam (waktu setempat).
Sisi yang berkonflik menyetujuinya pada 24 April lalu, tetapi jeda kemanusiaan berulang kali terganggu oleh bentrokan, seperti dilansir dari TASS, pada Jumat (28/4/2023).
Ketegangan di Sudan meningkat setelah terjadi ketidaksepakatan antara panglima militer Abdel Fattah al-Burhan, yang juga mengepalai Dewan Kedaulatan yang berkuasa, dengan Kepala Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Mohamed Hamdan Dagalo (dikenal sebagai Hemedti), wakil al-Burhan di dewan.
Pertikaian utama terjadi antara kedua organisasi militer tersebut berkaitan dengan menyatukan Angkatan Bersenjata Sudan.
Konflik tersebut memperebutkan pihak yang harus diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan darat, seorang perwira militer yang menjadi pilihan yang lebih disukai Burhan, atau presiden sipil terpilih seperti yang ditekankan Dagalo.
Bentrokan bersenjata antara militer yang bersaing pecah di dekat sebuah pangkalan militer di Merowe dan di Ibu Kota, Khartoum, pada 15 April 2023.
Menurut Kementerian Kesehatan negara itu, lebih dari 600 orang telah tewas di negara itu sejak konflik pecah.
