Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau agar izin perpanjangan atau penambahan cuti Lebaran 2023 guna menghindari puncak arus balik mudik Lebaran 2023 harus sesuai prosedur instansi masing-masing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyarankan masyarakat untuk meminta cuti tambahan guna mengurai potensi kemacetan puncak arus balik pada 24-25 April 2023.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan dalam imbauannya, Kepala Negara juga menyebut teknis perizinan diatur oleh masing-masing instansi dalam bentuk cuti tambahan atau lain-lain.
"Jadi bisa perpanjang cuti, WFH [work from home] dari kampung halaman, WFA [work from anywhere], atau bisa izin atasan dan sebagainya," ujarnya, Selasa (25/4/2023).
Bey menyampaikan bahwa semua tetap harus berkoordinasi dengan atasan atau bagian SDM di instansi masing-masing. Prosedur izin, cuti, WFH maupun WFA tetap harus dijalankan, kendati adanya arahan dari Presiden.
"Sejak pandemi kan kita terbiasa dengan WFH, bagaimana absen secara online, bekerja berdasarkan kinerja, dan sebagainya. Namun kalau berada di Jakarta, ya masuk, enggak perlu perpanjang cuti," tuturnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Bey mengatakan bahwa imbauan untuk cuti tambahan guna mengindari kemacetan arus balik berlaku untuk semua kalangan. Artinya, ASN, TNI/Polri, swasta juga diimbau oleh Presiden untuk bisa berkoordinasi dengan instansi masing-masing.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta karyawan yang dapat memperoleh tambahan jatah cuti untuk menunda kembali ke kota tempat berkerja. Harapannya hal ini dapat memecah volume lalu lintas arus balik mudik Lebaran 2023.
"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda jadwal kembali setelah 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun swasta," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/4/2023).
Dia juga menyebut bahwa puncak arus mudik Lebaran 2023 mencatat rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah memprediksi ada sekitar 203.000 kendaraan yang bergerak kembali ke wilayah Jakarta pada puncak arus mudik tahun ini melalui Tol Trans-Jawa maupun Tol Jakarta-Cikampek.
