Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menilai bahwa China tidak konsisten dengan rencananya untuk memfasilitasi perdamaian di Ukraina.
Hal ini terbukti dari sikap pemerintah China yang di sisi lain kerap memberikan dukungan kepada Rusia dengan berbagai cara.
"Saya pikir China mencoba untuk mendapatkan keduanya, ingin dilihat sebagai pihak yang memajukan perdamaian dan pada saat yang sama terus mendukung Rusia dengan cara berbeda," ujarnya dalam sebuah wawancara dikutip dari TASS, Jumat (7/4/2023).
Menurutnya, China harus berfokus untuk meyakinkan Rusia untuk benar-benar menghormati kedaulatan Ukraina sebagai sebuah negara dan mengembalikan empat wilayah Ukraina yang sebelumnya resmi bergabung ke Rusia berdasarkan referendum.
Adapun, AS bukanlah satu-satunya pihak yang mendesak China untuk berkomitmen atas dukungan yang mereka janjikan kepada Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga meminta Presiden Xi Jinping untuk segera berunding dengan pemimpin Rusia untuk mengakhiri invasi di Ukraina.
Baca Juga
Macron menilai China, yang kerap menjalin komunikasi dengan Rusia, dapat menjadi perpanjangan tangan dari setiap pemimpin di dunia yang berharap konflik di Ukraina berakhir. Menurutnya, China memiliki peran besar dalam mencari solusi damai untuk perang Rusia dan Ukraina.
Macron mengatakan, Xi Jinping dan jajarannya seharusnya dapat membantu negara-negara di Eropa untuk menekan Rusia agar tidak menggunakan senjata kimia atau nuklir.
Saya tahu saya dapat mengandalkan Anda untuk membawa kembali Rusia ke akal sehat dan semua orang ke meja perundingan," ujarnya kepada Xi di luar Aula Besar Rakyat China, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (7/4/2023).
Di sisi lain, dalam komentar yang dilaporkan oleh media pemerintah CCTV, Xi mengatakan bahwa China dan Prancis memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang besar untuk melampaui bisa melampaui perbedaan dan pengekangan saat dunia mengalami perubahan sejarah yang mendalam.
Kementerian Luar Negeri China pada Februari 2023 juga telah menerbitkan dokumen berisi 12 poin yang mengklarifikasi posisi Beijing dalam menemukan solusi politik untuk masalah Ukraina.
Dokumen tersebut secara khusus menyerukan gencatan senjata, menghormati kepentingan keamanan yang sah dari semua negara, solusi untuk krisis kemanusiaan di Ukraina, pertukaran tahanan antara Moskow dan Kyiv, serta penolakan sanksi sepihak yang tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah China menilai bahwa dialog dan negosiasi merupakan satu-satunya solusi yang layak untuk krisis di Ukraina.
Negeri tirai bambu itu juga meminta seluruh pihak untuk mendukung Moskow dan Kyiv bekerja pada arah yang sama dan melanjutkan dialog dengan sesegera mungkin.
