Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan penyelidikan kasus korupsi menyeret anggota parlemen, pada Selasa (28/3/2023).
Meski begitu, Anwar tidak menyebutkan nama anggota parlemen tersebut dan juga tidak menjelaskan jenis investigasi tersebut.
“Saya tidak tahu secara spesifik, tapi saya diberitahu memang ada investigasi yang melibatkan oposisi dan juga blok pemerintah," katanya, seperti dilansir dari CNA, Selasa (28/3/2023).
Dia menyatakan saat sesi tanya jawab Perdana Menteri (PMQ) di parlemen dengan menekankan bahwa memang ada investigasi.
“Saya tidak tahu posisi mereka. Saya hanya bertanya kepada aparat penegak hukum dan mereka memastikan bahwa memang ada investigasi. Apakah penuntutan akan dilakukan atau tidak, itu tergantung pada badan penegakannya yaitu Kejaksaan Agung (AGC)," lanjutnya.
Secara terpisah, Siti Zailah dari Parti Islam Se-Malaysia (PAS) bertanya kepada Anwar terkait investigasi terhadap dana yang diterima oleh partai politik yang merupakan bagian dari pemerintah.
Baca Juga
“Selain penuntutan terhadap para pemimpin dan politisi di blok oposisi, apakah ada investigasi yang dilakukan terhadap anggota parlemen di blok pemerintah, sehingga tidak ada perselisihan tentang penuntutan selektif,” tanyanya.
PAS adalah partai komponen dari koalisi Perikatan Nasional (PN), yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin dengan menghadapi dakwaan terkait dugaan penyalahgunaan dana Covid-19.
Orang lain yang menghadapi dakwaan di pengadilan sehubungan dengan program Jana Wibawa termasuk anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), di mana Muhyiddin adalah presidennya.
Anwar menanggapi pertanyaan tambahan yang diajukan oleh Anggota Parlemen Rantau Panjang Siti Zailah Mohd Yusoff yang menanyakan terkait investigasi yang dilakukan terhadap anggota dari blok pemerintah selain dari oposisi.
“Kalau ada kekhawatiran ada unsur korupsi dalam donasi ke Partai Keadilan Rakyat (PKR), itu bisa diangkat, saya tidak masalah,” kata Anwar yang juga anggota PKR.
Dia menambahkan bahwa sumbangan kepada partai politik diperbolehkan secara hukum, tetapi menjadi pelanggaran hukum jika dana politik dikaitkan dengan pemberian kontrak.
“Tidak ada kontradiksi dari segi hukum bagi seseorang untuk menyumbang ke partai politik. (Masalahnya) unsur korupsi ketika pemberian kontrak mewajibkan orang yang memperoleh kontrak untuk menyediakan dana kepada perusahaan atau individu atau partai,” lanjutnya.
