Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengeluhkan proses pencairan anggaran yang lamban. Dia kemudian menyinggung potensi penundaan pemilu karena tersendatnya proses pencairan anggaran.
Bagja menjelaskan anggaran yang cair baru sekitar 60 persen dan saat ini sudah hampir habis. "Yang disepakati anggaran Rp13 triliun tapi baru turun Rp7 triliun. Untuk panwas [panitia pengawas] saja, panwas ke bawah itu habis sekitar Rp4 triliun untuk kegiatan dan juga gaji," jelas Bagja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Dia mengaku, bawahannya selama ini selalu mengikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemutakhiran data pemilu hingga ke tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, banyak anggaran yang sudah terkuras.
"Kan yang dilihat bukan satu tiga orang, tapi seluruh Indonesia, kecamatan ada berapa, kegiatannya bagaimana, apakah mengawasi, ikut serta kemudian melekat kepada KPU," ujarnya.
Bagja pun berharap pencairan anggaran seluruhnya dapat diselesaikan agar para panwas dapat terus melanjutkan tugas-tugas dan memastikan Pemilu 2024 terus berlanjut.
Dia takut, jika nantinya anggaran untuk Bawaslu tetap mandek maka banyak yang mengkaitkan dengan isu penundaan pemilu yang belakangan semakin terasa, termasuk membuat para panwas di daerah juga ragu.
Baca Juga
"Kita bisa sama-sama meyakinkan pada teman-teman panwas ke depan bahwa kegiatan pemilu akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan dan yang lain-lain. Nanti begitu enggak turun, langsung disambungi ke penundaan, kan repot," ungkap Bagja
Meski begitu, dia meyakini pemerintah tetap akan memenuhi total anggaran Bawaslu pada tahun ini. Apalagi, lanjutnya, banyak tahapan penting pada 2023 seperti pencalon calon legislatif dan pasangan calon presiden-wakil presiden, serta masa kampanye.
"Kami masih optimis [anggaran dipenuhi]. Ini masih bulan Maret, mau menjelang Ramadan. Semoga pintu-pintu langit itu bergetar dan kemudian turun dananya ya," ungkapnya.
