Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 17 profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) menjalani Upacara Pengukuhan dan Orasi Ilmiah Jabatan Guru Besar.
Pengukuhan dilakukan sejak Selasa (7/3/2023) hingga Kamis (9/3/2023). Upacara pengukuhan yang dibuka oleh Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti dan dipimpin oleh Ketua Dewan Profesor Unpad Prof. Arief Anshory Yusuf tersebut digelar dalam enam sesi.
Hari ini, enam guru besar dikukuhkan. Pada Rabu pagi, Upacara Pengukuhan dan Orasi Ilmiah diikuti tiga guru besar baru Unpad dalam Bidang Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Mereka adalah Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si., dan Prof. Dr. Ninis Agustini, M.Lib.
Rabu siang, upacara pengukuhan Prof. Dr. Ir. Abun, M.P., dalam Bidang Ilmu Nutrisi Unggas dan Teknologi Pakan pada Fakultas Peternakan, Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H., dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, dan Prof. Dr. Ir. Danar Dono, M.Si., pada Bidang Ilmu Hama Tanaman pada Fakultas Peternakan.
Atwar Bajari dalam orasi ilmiahnya yang bertema Ujaran Kebencian dan Konflik Politik menyebutkan sejak pilpres 2019 tren ujaran kebencian naik tajam. Hoax sebagai salah satu pemicu ujaran kebencian pun naik signifikan.
"Sejak pilpres 2019 tren ujaran kebencian naik tajam. Hoax sebagai salah satu pemicu ujaran kebencian juga naik. Konflik ujaran kebencian masih berlangsung dalam masa pandemi. Termasuk dalam kebijakan penanganan pandemi," ujarnya.
Baca Juga
Dia mengungkapkan ujaran kebencian memicu konflik identitas di media sosial, yang membutuhkan pengakuan baik dari pemerintah ataupun kelompok tertentu.
Menurutnya, ujaran kebencian berbasis politik identitas merujuk pada ucapan yang mengeksplorasi ketidaksukaan pada individu atau kelompok berdasarkan identitas politik yang dimiliki.
Sementara itu, Eni Maryani memaparkan orasi ilmiahnya yang berjudul Kajian Kritis Media: Sebuah Refleksi Demokratisasi.
Eni menyebutkan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan saja dari aspek ekonomi tapi juga aspek informasi.
Oleh karena itu, sambungnya, butuh intervensi pemerintah agar anggota masyarakat dan beragam stratifikasi sosial yang ada dapat terpenuhi akses dan kebutuhan informasinya.
Berbagai riset mengungkapkan terjadinya distorsi terhadap demokratisasi melalui kepemilikan media yang didominasi kalangan pengusaha dengan kepentingan ekonomi dan politik. "Itu telah terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia," katanya.
Dia menerangkan, fenomena itu mendorong terjadinya komodifikasi infrastruktur konten komunikasi yang memengaruhi askes masyarakat dan keragaman informasi yang diterima. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan akses informasi.
Oleh karena itu, demokratisasi komunikasi menjadi penting. Karena kebijakan publik yang tidak dapat dihasilkan kecuali diinformasikan pada warga negara dan kompetensi warga negara harus didasarkan pada partisipasi demokratis yang terinformasi.
Sementara itu, Ninis Agustini dalam orasi ilmiahnya mengangkat perihal Literasi Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
