Bisnis.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju dengan PDI Perjuangan (PDIP) jika pelaksanaan sistem pemilihan umum atau Pemilu proporsional terbuka tidak efektif dan efisien.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy merasa bahwa sistem pemilu proporsional terbuka banyak memberi dampak buruk seperti biaya politik jadi mahal dan politisi jadi cenderung individualistik.
“Hanya kita menyadari bahwa sistem proporsional terbuka cenderung berbiaya tinggi dan menonjolkan loyalitas personal kepada caleg [calon legislatif] ketimbang loyalitas atas nilai-nilai yang diperjuangkan sebuah partai politik,” jelas Rommy, panggilan Romahurmuziy, saat dihubungi, dikutip Senin (6/3/2023).
Memang, Rommy bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bertemu pada Selasa (28/2/2023) di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Mereka membicarakan banyak topik terkait situasi politik saat ini termasuk soal sistem pemilu antara terbuka dan tertutup.
Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sedang mendalami perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu. Para penggugat, yang salah satunya kader PDIP, meminta agar sistem pemilu yang awalnya proporsional terbuka diganti menjadi proporsional tertutup.
Meski begitu, Rommy menekankan bahwa baik PPP maupun PDIP siap menjalani sistem pemilu apa saja untuk Pemilu 2024. Apalagi, lanjutnya, kedua partai politik itu sudah pernah menjalani kedua sistem pemilu itu.
Baca Juga
“Pada prinsipnya kita menggaris bawahi, sebagai sesama partai ideologis dan historis, PPP dan PDIP sama-sama pernah mengalami dan tetap menyatakan siap menjalani sistem pemilu proporsional baik terbuka maupun tertutup,” ujarnya.
Saat ditanya apakah sikap PPP berubah menghadapi perkara sistem pemilu di MK, Romy tak mau menjawab.
Sebelumnya, PPP bersama tujuh partai politik lain di parlemen sudah menyatakan sikap menolak penerapan sistem pemilu tertutup di Pemilu 2024. PDIP satu-satu partai parlemen yang mendukung penerapan sistem pemilu tertutup.
Sebagai informasi, dalam sistem pemilu proporsional tertutup masyarakat tak memilih wakil rakyatnya di DPR dan DPRD. Lewat pemilu sistem ini, pemilih hanya mencoblos parpol. Nantinya, parpol penentu kader yang akan duduk di kursi DPR dan DPRD.
Sebaliknya, proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang dipraktikkan dalam tiga pemilu belakangan. Lewat sistem ini masyarakat dapat mencoblos langsung wakil rakyatnya yang dirasa dapat mewakili mereka, jadi legislator di tingkat pusat maupun daerah.
