Bisnis.com, JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo terhadap konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan iklan industri media nasional.
"Saya sepakat dan berterima kasih atas perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Presiden Jokowi atas konten yang dikonsumsi anak bangsa dan pertumbuhan serta keberlangsungan industri media nasional," kata Hary Tanoe dalam keterangan resminya, Sabtu (11/2/2023).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan keadaan industri media konvensional di Tanah Air yang harus terseok-seok untuk bisa bertahan di era digital saat ini.
“Mengenai keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat, saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing, ini sedih loh kita,” ujarnya pada acara Peringatan Hari Pers Nasional 2023, di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, di Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).
Dia menyebut bahwa fakta itu didapatkan saat menikmati durian bersama sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional dan media lokal Sumatra Utara di Si Bolang Durian, Kota Medan, Rabu malam (8/2/2023).
Jokowi memaparkan meski sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital, namun dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.
Baca Juga
Pria yang biasa disapa HT tersebut mengamini pernyataan Jokowi terkait perlunya dukungan negara atas perlindungan konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan industri media nasional.
Hary Tanoe menyoroti dan menilai bahwa migrasi televisi analog ke digital melalui kebijakan pemadaman siaran analog atau Analog Switch Off (ASO) terlalu dipaksakan dan diputuskan sepihak oleh Menkominfo Johnny G. Plate.
Pasalnya, kebijakan ASO oleh Menkominfo Plate itu sangat berseberangan dengan perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap industri media nasional.
"Kebijakan ASO di seluruh Pulau Jawa oleh Menkominfo mengakibatkan banyak pemirsa televisi yang tidak bisa nonton televisi, kecuali menggunakan STB, Set-Top-Box. Akhirnya, publik banyak beralih nonton konten di platform digital asing," kata HT.
Padahal, lanjutnya, konten media nasional senantiasa mendapat pengawasan dari Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film dan lain-lain guna bersama-sama bertanggung jawab melindungi konten yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, dengan platform asing.
"Bila masyarakat belum siap, seharusnya Kemenkominfo menerapkan simulcast dalam arti siaran televisi analog dan digital berjalan bersamaan sampai masyarakat siap untuk migrasi atau analog switch off," katanya.
Selanjutnya, HT menjelaskan buntut dari kebijakan ASO di seluruh Pulau Jawa, pendapatan televisi turun sebanyak 40 persen karena Jawa merupakan pulau dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia.
"Pendapatan televisi turun 40 persen setelah pemberlakuan ASO di seluruh Pulau Jawa oleh Menkominfo. Padahal, televisi nasional dioperasikan oleh pelaku usaha nasional. Akhirnya, larinya ke platform digital asing," pungkasnya.
