Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan dibalik rencana penerapan aturan vaksin Covid-19 berbayar.
Budi menegaskan bahwa rencana tersebut bukan ajang jual beli vaksin oleh pemerintah, tetapi lebih kepada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksin Covid-19.
Menurutnya, hal itu penting untuk mendukung proses transisi dari pandemi menjadi endemi.
"Bukan diperjualbelikan, kita kan dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan termasuk juga di vaksinasi," terang Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2023).
Nantinya, jika wacana tersebut teralisasi, masyarakat akan berkesempatan untuk membeli secara mandiri vaksin Covid-19 melalui apotek, puskesmas, hingga rumah sakit. Namun, Budi menekankan bahwa proses penyuntikkan vaksin Covid-19 hanya dapat dilakukan di RS maupun puskesmas setempat.
"Mekanisme pengawasannya sama saja seperti sekarang, seperti kalau kita beli vitamin C. Kita jualnya kan enggak hanya di apotek, kan harusnya diberikannya di rumah sakit atau puskesmas," ujar Budi.
Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa rencana vaksin berbayar ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bagi masyarakat yang merupakan PBI, maka dosis vaksin nantinya akan dimasukkan ke dalam paket PBI.
"Mungkin nanti vaksinasi yang gratis akan kami paketkan dalam PBI, dan itu hanya vaksin dalam negeri. Sedangkan vaksin lainnya akan kami masukan seperti vaksinasi rutin saya seperti vaksin influenza, dan harganya bekisar US$5 - US$10 atau sekitar di bawah Rp200.000," jelasnya.
