Hakim vs Jaksa Beda Pendapat
Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim dan jaksa berbeda pendapat mengenai vonis nihil terhadap terdakwa kasus korupsi dana investasi dan pengelolaan keuangan PT Asabri (Persero) Benny Tjokrosaputro.
Benny Tjokro telah diputus bersalah dalam kasus Asabri. Namun demikian, hakim hanya menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny. Hukuman ini sama dengan terdakwa kasus Asabri lainnya, Heru Hidayat.
Majelis hakim, saat membacakan amar putusannya, menyatakan setidaknya ada empat alasan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada bos PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) tersebut.
Pertama, penuntut umum telah melanggar asas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan.
Kedua, Majelis Hakim melihat penuntut umum tidak bisa membuktikan kondisi tertentu dalam perkara ini dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Benny Tjokro terjadi pada saat negara dalam situasi aman.
Ketiga, terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi secara pengulangan. Menurut hakim, perkara Jiwasraya dan Asabri terjadi secara berbarengan.
Sekadar informasi, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis nihil terdakwa kasus korupsi dana investasi dan pengelolaan keuangan PT Asabri, Benny Tjokrosaputro.
Majelis hakim menilai Benny telah dihukum seumur hidup atau maksimal dalam kasus Jiwasraya. Dengan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan hukuman nihil kepada Benny dalam kasus Asabri.
Karena terdakwa sudah divonis maksimal di kasus Jiwasraya, maka terhadap perkara a quo (Asabri) menjatuhkan vonis nihil," demikian amar putusan yang dikutip, Kamis (12/1/2023).
Jaksa Banding
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang memvonis nihil terdakwa kasus korupsi Asabri, Benny Tjokrosaputro.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkap empat alasan banding jaksa atas putusan tersebut. Pertama, putusan hakim sangat mengusik dan mencederai rasa keadilan karena Benny telah melakukan pengulangan tindak pidana (dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya).
Ketut menjelaskan bahwa Benny seharusnya yang telah memperoleh hukuman seumur hidup harus diputus dengan hukuman mati, sesuai dengan doktrin hukum pidana.
Kedua, Ketut mengatakan bahwa Majelis Hakim keliru dengan apa mereka putuskan bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Sebab, Benny terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
Ketiga, proses Hukum Benny dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun Benny masih memiliki upaya hukum luar biasa dan mengajukan hak-haknya untuk mendapatkan seperti grasi, remisi, dan amnesti.
“Sehingga apabila dikabulkan, maka akan membahayakan bagi penegakan hukum, dan seharusnya ada persyaratan khusus dalam putusan a quo,” ucap Ketut.
Keempat, Ketut menambahkan bahwa terdapat kesalahan yang sangat fatal dalam penerapan pasal 67 KUHP dan bertentangan dengan asas hukum yaitu lex specialis derogat lex specialis yang berlaku dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada perkara tersebut.
Selain itu, penerapan Pasal 67 KUHP akan menyulitkan bagi Jaksa dalam mengeksekusi harta benda Terdakwa dalam perkara PT ASABRI (persero).
“Padahal Benny dijatuhi juga dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sementara harta yang telah disita dengan akumulasi kerugian Rp40 triliun masih jauh dari kata penyelamatan,” kata Ketut.
