Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pantang Mundur di WTO, Jokowi Emoh Indonesia Jadi Negara Berkembang sampai Kiamat

Jokowi mengaku tidak mau melihat Indonesia hanya jadi negara berkembang sampai kiamat.
Presiden RI, Joko Widodo
Presiden RI, Joko Widodo

Bisnis.com, SOLO - Presiden Joko Widodo mengatakan akan terus maju di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Hal ini dilakukan karena Jokowi tak mau Indonesia "hanya" jadi negara berkembang sampai kiamat.

Seperti diketahui, Indonesia belakangan ini sedang digugat Eropa. Masalahnya adalah soal ekspor bahan mentah.

Jokowi telah melarang ekspor biji nikel dalam bentuk mentah, namun Uni Eropa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia tersebut.

Meski demikian, Indonesia harus menerima kekalahan dalam gugatan. Jokowi kemudian menunjuk Menlu Retno Marsudi untuk terus maju mempertahankan gugatan. Ya, Indonesia akan mengajukan banding.

Akan tetapi, orang No.1 RI tersebut tetap waswas jikalau Indonesia kembali kalah dalam banding yang dilakukan.

Andaikata Indonesia kalah banding, Jokowi mengaku tidak tahu akan melakukan upaya apalagi. Presiden juga menjelaskan bahwa memang seperti itulah cara kerja perdagangan dunia.

Terkadang, negara kecil menjadi korban dan terus ditekan agar mereka siap mengikuti aturan main negara besar.

Namun dari lubuk hati Jokowi yang terdalam, ia tidak mau bijih nikel diekspor mentah ke Eropa.

Sebab jika skenario tetap demikian, maka Jokowi yakin jika Indonesia akan terus menjadi negara berkembang sampai kiamat.

"Kalau banding nanti kalah, saya gak tau ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itu lah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar," kata Jokowi dalam sambutan HUT PDIP, Selasa, 10 Januari 2023.

"Jadi kalau kita ekspornya bahan mentah sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang," ia menambahkan.

Sebagai informasi, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri sudah ditetapkan oleh Jokowi sejak tiga tahun lalu.

Sejak kebijakan ini dilakukan, Indonesia disebut mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari Rp17 triliun menjadi Rp360-an triliun pada tahun-tahun 2021.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper