Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan keberadaan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sudah beroperasi lebih dari 3 tahun ini agar benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan.
Pasalnya, keberadaan LRT Palembang yang pembangunannya dibiayai dengan dana pinjaman hingga mencapai lebih dari Rp10 triliun itu belum termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Hal itu terbukti dengan masih minimnya pendapatan yang diraih setiap tahunnya, sehingga masih harus di subsidi APBN.
Hal itu disampaikan Anggota DPR Periode 2014 -2019 Bambang Haryo Soekartono (BHS) usai melihat langsung kondisi LRT Palembang belum lama ini, yang merasa ironis mengetahui pendapatan LRT Palembang yang hanya mencapai Rp15 miliar setahun, padahal biaya operasional listriknya saja Rp90 miliar setahun.
Itupun, lanjut BHS, belum ditambah biaya-biaya lainnya yang dapat mencapai kisaran Rp160 miliar – Rp300 miliar setahun, mulai 2018-2022, sehingga harus dibantu dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, hal itu adalah tugas dari Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh masyarakat Palembang.
“Sehingga subsidi APBN tidak secara terus menerus di gelontorkan untuk operasional LRT. Apalagi, lanjutnya, nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yg sangat besar saat Grece Period habis, maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta api tersebut,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, saat dirinya berkesempatan mengunjungi salah satu Stasiun Bumi Sriwijaya, dirinya menemukan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan rendahnya layanan fasilitas di sana, seperti tangga eskalator yang tidak jalan, lift yang mati tidak berfungsi sehingga banyak ibu ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada.
"Masyarakat banyak mengeluh terkait fasilitas saat saya melewati Stadiun Bumi Sriwijaya, tak hanya itu akses intermoda darat lanjutan atau BRT juga tidak ada," paparnya, seperti dikutip, Senin (19/12/2022).
Selain itu, menurut pemerhati kebijakan publik tersebut, menemukan beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api tidak berfungsi dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya dan ini sangat membahayakan para calon penumpang kereta api,
Pasalnya pada saat akan tiba karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena disamping rel kereta api terpasang peringatan 'Awas Listrik Tegangan Tinggi'.
Politisi Senior Partai Gerindra ini menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan RI juga bisa mendorong pengolala LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang terutama pagar pembatas yang sampai dengan saat ini belum ada.
Selain itu, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menilai bahwa Kemenhub juga diharapkan dapat mengembalikan semua fasilitas kenyamanan lift dan eskalor yang rusak serta melengkapi konektifitas angkutan darat lanjutan secara cukup agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal.
“Kementerian Perhubungan yang membangun LRT juga harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola yg tidak menggantungkan subsidi rakyat seluruh Indonesia lagi” tutup BHS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
