Bisnis.com, BADUNG — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Presidensi G20 Indonesia, khususnya KTT G20 Bali, merupakan presidensi terbesar sepanjang sejarah.
Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen, di The Apurva Kempinski Bali, Senin, 14 November 2022.
"Ya, presidensi kali ini memang yang terberat dalam sejarah G20. Tapi, saya yakin kita semua bekerja keras," ujar Jokowi dalam pertemuan bilateral yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Senin (14/11/2022).
Seperti diketahui, Indonesia memegang presidensi G20 di saat dunia tengah dilanda krisis. Belum selesai pulih dari pandemi, masyarakat dunia harus menghadapi ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia vs Ukraina.
Selain itu, mendorong agar perundingan kerja sama Indonesia–Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat mengalami kemajuan yang signifikan.
“Perundingan ke-12 sudah dijadwalkan di akhir 2022. Saya berharap perundingan akan mengalami kemajuan termasuk untuk isu pengadaan barang pemerintah, UKM dan pajak ekspor,” katanya.
Sebagai Ketua Asean pada 2023, Jokowi juga menginginkan agar kerja sama Asean dan Uni Eropa makin meningkat. Salah satu fokus keketuaan Indonesia menurut Presiden adalah mengisi kerja sama konkret di kawasan Indo-Pasifik.
Terkait G20, Jokowi juga meminta Komisi Eropa dan G7 untuk dapat memberikan dukungan dan fleksibilitas agar KTT G20 bisa menghasilkan deklarasi.
“Saya ingin hasil kerja konkret G20 yang ditunggu dunia tetap dapat dihasilkan. Sekali lagi dukungan Yang Mulia akan sangat dihargai,” ujarnya.
Presiden Komisi Eropa mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam G20 yg terus berupaya merumuskan solusi bersama terhadap krisis global. Indonesia dipandang sebagai mitra terpercaya dalam berbagai isu strategis termasuk energi terbarukan dan keamanan pangan.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
