Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai NasDem Bestari Barus meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mengurusi keputusan partai lain, terutama NasDem.
Bestari mengkritisi pernyataan Hasto terkait status NasDem di koalisi pemerintahan. Dia menilai pernyataan Hasto hanya untuk menutupi lambannya pergerakan PDIP dalam menentukan calon presiden (capres) usungan mereka.
"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain," ujar Bestari dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10/2022).
Dia menambahkan, pernyataan Hasto tak mencerminkan jiwa kenegaraan. Pernyataan tersebut, lanjutnya, hanya mengesahkan Hasto tak menyukai Partai NasDem dan Anies Baswedan.
Bestari pun menegaskan NasDem masih setia dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir. Dia mencontohkan, saat pemerintahan menaikkan harga BBM, NasDem pasang badan membela keputusan pemerintah.
"Ini yang perlu diklarifikasi dan tentu Bung Hasto juga perlu melihat bahwa NasDem cukup menunjukkan kiprahnya di dalam koalisi yang tidak pernah berseberangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi," jelas Bestari.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Partai NasDem tak lagi bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menganggap, langkah NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) usungannya sama dengan deklarasi keluar dari koalisi pemerintahan atau Koalisi Indonesia Maju.
Dia menyinggung hal tersebut saat menjelaskan mengenai sebuah lukisan di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945.
" Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," jelas Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (9/10/2022).
