Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan bahwa kalangan masyarakat sipil (civil society) harus aktif untuk mencegah munculnya kembali dua poros calon presiden di Pemilu 2024.
Dia menilai kecenderungan itu ditandai dengan peta koalisi yang masih berubah-ubah hingga 2024. Menurutnya, semua partai masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik selain menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi di Pilpres 2024.
"Jadi menurut saya kalau kita tidak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti [muncul] dua poros sebagaimana yang mereka sukai saja," ujarnya, Selasa (27/9/2022).
Siti menduga ada pemikiran bahwa terpecahnya parpol menjadi empat poros akan menghabiskan energi sehingga dua poros menjadi pilihan.
Oleh karenanya, Siti mengimbau masyarakat sipil aktif mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasi dengan menghadirkan lebih dari dua paslon capres-cawapres.
"Jadi kalau civil society-nya kuat menyuarakan soal pelajaran pahit perpecahan pada dua kali pemilu maka maka kecenderungan menuju dua poros bisa diikurangi,” katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin menilai bongkar pasang koalisi masih akan dinamis sampai titik final Pemilu 2024.
Menurutnya, setiap parpol akan memerhatikan kebutuhan partainya terlebih dulu baru memutuskan untuk berkoalisi.
"Masing-masing pasti tidak mau jadi beban, dalam koalisi ada partai yang jadi beban, maka partai lain pakai strategi 'mutusin buntut ekor cicak'," ungkap Alvin.
Adapun, saat ini sudah terbentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Gerindra-PKB, Nasdem-Demokrat-PKS dan juga PDIP. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu. Pertemuan mereka dimaknai dan diamini sebagai bentuk silaturahmi.
