Bisnis.com, JAKARTA – Komisaris Utama (Komut) PT Pos Indonesia (Persero) Rhenald Kasali menilai salah satu tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kepemimpinan yang baik dan transformasi berkelanjutan yang searah dengan visi BUMN.
Rhenald pun menggarisbawahi adanya kompetisi yang ketat dibutuhkan untuk regenerasi yang baik agar prospek masa depan BUMN bisa terarah dengan lebih baik dan mampu bersaing secara global, khususnya di dunia digital, yang bergerak cepat saat ini. Menurutnya, untuk menjawab semua tantangan tersebut, tentu saja di BUMN membutuhkan ahli hukum yang mengerti praktik bisnis dan membutuhkan pebisnis yang paham tentang hukum.
“Insan hukum BUMN harus tergerak untuk menjadi agen perubahan di BUMN tempatnya berada dan memberi warna perubahan itu sendiri, sehingga bisa menjadi insan yang tangguh dan selalu siap ditempatkan di posisi dan BUMN mana saja untuk selalu bisa berkarya,” ujarnya dalam keterangan resmi BUMN Legal Summit 2022, Jumat (23/9/2022).
Sementara itu, dalam video sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa BUMN Legal Summit 2022 merupakan bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk secara terus-menerus melakukan transformasi di tubuh BUMN, serta upaya nyata meningkatkan kapabilitas dan wawasan insan hukum BUMN sebagai bagian dari pengembangan talenta.
Erick berpendapat transformasi BUMN tidak bisa lepas dari adanya transformasi fungsi hukum BUMN sebagai garda terdepan yang bertugas memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum, khususnya terhadap manajemen dalam mengambil setiap keputusan untuk perusahaan.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam video sambutannya juga menjelaskan, hingga saat ini BUMN terus bertransformasi agar lebih efisien sehingga BUMN bisa memberikan kontribusi kepada negara. Untuk itulah, langkah-langkah hukum untuk menindak penyelewengan dan segala macam pelanggaran yang terjadi di tubuh BUMN sangat diperlukan untuk mencegah terganggunya BUMN untuk perekonomian dan kondisi keuangan negara.
“Untuk melakukan pembangunan hukum nasional harus memiliki tiga pilar yaitu legal substain, legal structure, dan legal culture. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis terutama BUMN tidak perlu takut dalam bermanuver untuk melakukan transformasi perusahaan selama memiliki itikad baik dan terus memperhatikan keberadaan hukum di Indonesia,” imbuhnya.
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B. Tewu yang menyampaikan bahwa tujuan utama acara BUMN Legal Summit yang akan mulai ditradisikan sejak tahun ini adalah untuk menyiapkan insan hukum BUMN dan anak Perusahaan BUMN dalam mengawal dan terlibat lebih aktif dalam proses transformasi BUMN, yang sedang giat-giatnya dilakukan dalam masa kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pengembangan kompetensi dan kepemimpinan para insan hukum BUMN tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga harus terus ditingkatkan.
