Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
Hasto mengatakan pernyataan SBY tersebut seakan menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, informasi yang diterima presiden keenam Indonesia tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
Dia menuduh balik SBY. Selama pemerintahan SBY, jelasnya, malah terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Hasto mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).
Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.
“Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Baca Juga
Dia masih menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.
Hasto mengatakan seharusnya SBY lebih bijak dalam berkomentar. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah ada niatan berbuat jahat dalam Pemilu.
Sebagai informasi, saat menyampaikan arahan kepada kadernya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, Kamis (15/9/2022), SBY mengatakan ada indikasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Bahkan, menurutnya, Demokrat akan dihadang agar tak mencalonkan capres-cawapres karena berada di luar pemerintahan.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?” ujar SBY.
