Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua DPD Minta RUU Perkoperasian Segera Dirampungkan. Ini Alasannya

Ketua DPD LaNyalla Mattalitti meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU Perkoperasian untuk melindungi koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan permodalan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 24 Juni 2022  |  20:36 WIB
Ketua DPD Minta RUU Perkoperasian Segera Dirampungkan. Ini Alasannya
Ketua DPD LaNyalla Mattalitti meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU Perkoperasian untuk melindungi koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan permodalan / Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattalitti meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian.

Menurutnya, RUU tersebut harus menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM terhadap segala tantangan dan ancaman yang muncul. LaNyalla beralasan bahwa hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih menjadi pilihan pertama bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan permodalan.

"Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah Rp50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi finansial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP," ujar LaNyalla kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Namun, keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah, justu banyak mematikan usaha. Apalagi, kata LaNyalla, ketika KSP menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional.

"Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman," katanya.

Hal itulah yang harusnya menjadi concern dalam penyusunan RUU Perkoperasian. LaNyalla berharap beleid tersebut bisa memberikan solusi yang konkret terhadap persoalan yang dihadapi koperasi atau UMKM, khususnya terkait pemodalan. 

"Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS [Lembaga Penjamin Simpanan] khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah," ujarnya.

Adapun, draft RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr umkm koperasi ruu dpd
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top