Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Bisa Bentuk Dewan Penasihat Otorita IKN Nusantara

Untuk mendukung tugas Otorita IKN, Presiden Joko Widodo dimungkinkan membentuk dewan penasihat.
Faustina Prima Martha
Faustina Prima Martha - Bisnis.com 05 Mei 2022  |  12:54 WIB
Jokowi Bisa Bentuk Dewan Penasihat Otorita IKN Nusantara
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo menginap sehari di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022). JIBI - Bisnis/Nancy Junita @jokowi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara spesifik mengatur pembentukan Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berdasarkan poin pada Pasal 20 ayat (1) beleid tersebut, dewan penasihat dapat dibentuk oleh presiden dan akan menjadi pendukung kegiatan yang dilakukan Otorita IKN.

"Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara," demikian bunyi pasal itu.

Mengacu poin lain pada Pasal 3, Otorita IKN sendiri merupakan lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pejabat pembina kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala dan Wakil Kepala Otorita dibantu oleh perangkat Otorita IKN.

Berdasarkan Pasal 9, dijelaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Kepala dan Wakil Kepala Otorita menjabat selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Setelah itu, Presiden dapat menunjuk dan mengangkat kembali Kepala dan Wakil Kepala Otorita dalam masa jabatan yang sama. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Kepala Otorita IKN sendiri mempunyai tugas memimpin pelalsanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN, bertugas membantu Kepala Otorita dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsiOtorita Ibu Kota Nusantara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis, (10/03/2022).

Sementara itu, perangkat otorita yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintah wilayah IKN terdiri dari pegawai negeri sipil alias PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

"PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau penugasan dari instansi induknya," demikian bunyi Pasal 5 ayat 3 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022.

Para PNS dan PPK tersebut dapat mengisi tiga jabatan utama untuk perangkat Otorita yang diatur di Perpres ini. Pertama yaitu Sekretariat Otorita. Kedua, Deputi Kepala Otorita. Lalu yang ketiga, Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi properti perpres kalimantan timur IKN
Editor : Herdanang Ahmad Fauzan
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top